Buruh Cianjur Pilih Kerja di Luar Daerah

CIANJUR – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Mohammad Hanif Dhakiri, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Cianjur dalam rangka peresmian salahsatu pabrik sepatu, pernah menjamin bahwa buruh akan memperoleh kenaikan gaji setiap tahunnya. Hal tersebut dikemukakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, yang harus pula dijalankan oleh pihak-pihak terkait.
Padahal, Cianjur sudah terlihat memiliki puluhan industri yang berdiri. Bahkan tak jarang pendirian industri harus mengalihfungsikan lahan pertanian dengan alasan penyerapan tenaga kerja di Cianjur. Namun, pada realisasinya, dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir saja, angka kemiskinan tetap tak dapat ditekan. Kesejahteraan masyarakat pun tak mengalami peningkatan yang berarti.
Seperti yang disampaikan oleh Ai (22), warga Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Seusai lulus dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ai lebih memilih untuk bekerja di salahsatu pabrik sepatu yang bertempat di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, karena gaji yang ditawarkan di tempat tersebut lebih menjanjikan.
“Bukan tidak mau kerja di Cianjur, tapi selain untuk menambah pengalaman, disana gaji dan tunjangan lainnya lebih menjanjikan. Jadi saya bisa menyimpan uang buat bekal masa depan saya nanti,” kata Ai.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Cianjur, Cecep Suherman, melihat, kondisi semacam ini seolah tak kunjung mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait.
Cecep membeberkan, Upah Minimun Kabupaten (UMK) Cianjur di tahun 2015 masih tergolong rendah, yakni Rp 1,6 juta. Lebih rendah dibandingkan tetangganya, Kabupaten Sukabumi dengan UMK sebesar Rp Rp 1.940 ribu, Kabupaten Bogor dengan UMK sebesar Rp 2.590 ribu serta Kabupaten Bandung Barat dengan UMK sebesar Rp 2.004.637.
“Inilah kenapa banyak masyarakat Cianjur yang lebih memilih untuk bekerja di luar Cianjur. Nilai dari kerja keras mereka lebih dihargai,” sindirnya.
Cecep berharap agar berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah dapat menaruh perhatian lebih serius terhadap permasalahan tersebut.

“Pada momentum politik seperti sekarang ini, tingkat kesejahteraan tenaga kerja selalu dijadikan senjata utama para calon kepala daerah. Kalau memang mau mendapat perubahan yang berarti, jangan muluk-muluk, yang realistis saja,” tegasnya. (cr2)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top