Munaslub Golkar Diawali Setoran Uang?

Posted by Radar Cianjur on Kamis, 14 April 2016 |





JAKARTA-Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ikut mempertanyakan komitmen penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016, dalam menjauhi money politic. Itu terkait rencana menarik uang dari para kandidat calon masing-masing sebesar Rp 20 miliar.
Dikatakan Doli, bila benar panitia pengarah Munaslub menetapkan kebijakan adanya setoran dari para calon ketua umum, apalagi besarnya Rp 20 miliar, itu menandakan bahwa panitia tidak punya konsep untuk mewujudkan pelaksanaan Munaslub berkualitas.
"Alih-alih menindak lanjuti penjajakan kerjasama dengan KPK, PPATK, yang bisa membantu mewujudkan Munaslub bersih dan bebas money politics, malah langkah awalnya saja sudah salah memulai dengan isu uang," kata Doli dalam siaran persnya, Rabu (13/4).
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini menilai dengan ide tersebut, panitia Munaslub seakan tidak ingin membawa perubahan benar-benar terjadi di dalam tubuh Partai Golkar.
Padahal, sejak awal penetapan Munaslub sebagai penyelesaian konflik, kader partai beringin berkeinginan bahwa forum tersebut dijadikan momentum untuk mengkoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya.
Dia menambahkan, budaya setor menyetor itu tidak lazim, nilainya fantastis dan tidak baik bagi kelangsungan partainya ke depan karena bisa jadi yurespudensi bagi periode dan tingkatan kepengurusan partai hingga ke daerah.
"Dampak dari itu, dalam jangka panjang, maka Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, karena akan selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang," pungkas Wasekjen DPP Golkar hasil Munas Riau ini.(fat/jpnn)

Dua Anak Buah Dibunuh, Begini Reaksi Dirjen Pajak

JAKARTA-Dua petugas pajak Parado Toga Fransriano Siahaan (30) dan Sozanolo Lase (35‎), tewas dibunuh penunggak pajak, Agusman Lahagus alias Ama Tety (45).
Keduanya dianiaya hingga tewas saat menagih tunggakan pajak sebesar Rp 14 miliar kepada Agusman.
Dirjen Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi mengakui bahwa diriya kecolongan atas peristiwa yang menimp dua anak buahnya itu.
"Mungkin kemarin kita kecolongan karena yang bersangkutan satu orang. Ini orang dari Pulau Nias jadi menganggap itu daerah saya," kata Dwijugiasteadi di gedung, Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/4).
Atas kejadian itu, dia berjanji nantinya pegawai pajak akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian jika terjadi kendala atau ancaman di lapangan.
"Saya berharap juga, ke depan pegawai pajak harus selalu koordinasi dengan kepolisian karena di daerah dikira biasa ternyata daerah rawan," ujarnya.
"Kami sudah diskusi Kapolri akan mendampingi. Setiap petugas sekiranya ada kerawanan, kami akan dibackup sepenuhnya oleh jajaran kepolisian," tambah dia.
Diceritakan Dwijugiasteadi, awal mula peristiwa kekerasan berujung maut itu  ketika petugas menyerahkan surat penagihan ke kantor Agusman yang merupakan pengusaha karet.(jpnn)

BPK Isyaratkan Nasib Ahok di Tangan KPK

JAKARTA-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Aziz terlihat santai menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang menyebut hasil audit lembaga auditor negara itu terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras menipu. Harry justru mengajak masyarakat menilai tingkah dan perkataan gubernur yang beken disapa dengan nama Ahok itu.
Menurutnya, BPK merupakan lembaga negara. Dalam bekerja, BPK juga mengacu pada aturan.
“Kita punya negara, punya tata hukum dan punya aturan. Jadi silakan saja ditafsirkan. Rakyat kita sudah bebas merdeka menafsirkan segala sesuatu mana yang patut, mana yang pantas, mana yang sopan santun," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/4).
Bekas anggota DPR dari Golkar itu menambahkan, audit investigatif BPK tentang pembelian lahan RS Sumber Waran merupakan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry menegaskan, hasil audit BPK atas pembelian lahan RS SUmber Waras juga sudah diserahkan ke KPK.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan, dan itu atas permintaan KPK. Hasilnya sudah diserahkan kepada KPK. Sekarang bolanya ada di tangan KPK," tegas Harry.(fat/jpnn)

Tito Karnavian Ungkap Tempat Rekrutmen Teroris

JAKARTA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian menyatakan Lembaga Pemasyaratan (Lapas) tidak memiliki program khusus terhadap pembinaan narapidana terorisme. Akibatnya, ujar Tito, Lapas menjadi tempat rekrutmen calon teroris.
"Lapas tak punya program pembinaan narapidana terorisme. Akhirnya terjadi fenomena napi terorisme melakukan rekrutmen terhadap narapidana lain," kata Tito, saat rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung DPR Rabu (13/4).
Seperti pada kasus kelompok Santoso misalnya. "Dalam kasus kelompok Santoso, kami sudah lihat langsung di Lapas Palu dan Poso melihat gambarnya, sebagian dari mereka bertato. Ada yang sudah tertangkap, yang terakhir itu dalam keadaan hidup. Dia menyampaikan, sebagian daripada kelompok ini‎ adalah eks-eks narapidana kasus curanmor dan pencurian ringan yang direkrut Santoso, sewaktu di Lapas di Palu dan di Poso," ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Selain itu, lanjut polisi bintang tiga ini, Lapas juga tempat berkumpul dan perencanaan kasus terorisme, seperti halnya pelatihan para militer di Janto Provinsi Aceh 2010.
"Itu kami sendiri yang pimpin operasi. Ada 70 orang kami tangkap. Mereka katakan, ada kontingen-kontingen dari berbagai daerah dan perencanaannya dilakukan justru di Lapas Cipinang tahun 2010," jelasnya.
Kemudian, bom Jalan Thamrin yang empat orang meninggal sekaligus sebagai tersangkanya. "Ini juga sudah diungkap Densus 88, ada 10 orang yang ‎ditangkap terkait kasus Jalan Thamrin, di antara tersangka Abu Gar dan dia katakan perencanaan bom Jalan Thamrin dilaksanakan di Lapas Nusakambangan, antara Abu Gar, Aman Abdurrahman, dan Iwan Darmawan alias Rois, yaitu mastermaind kasus Kedutaan Besar Filipina 2004," imbuhnya.
Oleh karena itu, Tito sarankan perlu ada manajemen yang lebih baik dan perlakuan khusus narapidana terorisme di dalam lapas. Ia juga menyarankan adanya keamanan maksimum, membatasi komunikasi para narapidana yang masuk kategori beresiko tinggi dan kalau mungkin di pulau terpencil yang sulit dikunjungi.
"Kami paham, dari kasus bom Thamrin, ternyata anggota jaringan bisa menyebrang dengan mudah Lapas Nusakambangan dengan cover kunjungan keluarga atau kunjungan teman, mereka justru berkomunikasi, berkoordinasi, dan bahkan melakukan perencanaan di sana," pungkasnya.(fas/jpnn)

Anggota DPR Tanggapi Kasus Si Penendang Garuda Pancasila

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta pemerintah melalui kementerian terkait melakukan penyadaran terhadap Sahat S Gurning, si Penendang Garuda Pancasila fotonya diunggah di media sosial.
Arsul menilai kasus semacam ini terpilah menjadi dua. Pertama, ada yang intensitas melecehkan lambang negara karena dia terpengaruh oleh pemahaman-pemahanan tertentu, misalnya paham radikal. Atau paham liberal yang tidak peduli dengan lambang-lambang negara.
"Atau kedua, dia orang yang memang ingin menarik perhatian saja, lucu-lucuan lah. Kalau dia kategori pertama harus ditindak secara hukum Kalau yang kedua, tetap ada proses hukum tapi yang terpenting disadarkan," kata Arsul di gedung DPR Jakarta, Rabu (13/4).
Karena itulah, politikus PPP itu mendorong adanya sebuah lembaga di pemerintahan yang berperan mengembalikan dan menggelorakan nasionalisme.
Tapi dari kalimatnya, Sahat karena karena menilai Pancasila tidak diterapkan secara konsisten?
"Kalau itu bentuk protes, masuknya lebih condong pada penyadaran. Proses hukum awal saja setuju, tapi kalau diadili dan dikirim ke penjara, untuk hal seperti itu perlu dipertimbangkan kembali. Maksud saya kalau pun proses hukum belum tentu penjara," ujarnya.(fat/jpnn)

Ribuan Bidan Desa PTT Bakal Serbu Istana

JAKARTA-‎Ribuan bidan desa PTT (Pusat) Indonesia yang tersebar di seluruh tanah air, bakal menggelar aksi damai pada 4 Mei mendatang. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Bidan Sedunia yang jatuh pada 5 Mei.
Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka mengatakan, misi aksi damai bidan desa adalah menuntut dikeluarkannya Keppres‎ pengangkatan bidan desa PTT.
"Kami akan menjemput Keppresnya pada 4 Mei bersama ribuan bidan desa dari seluruh pelosok negeri," tegas Lilik, Rabu (14/4).
Dia menambahkan, Keppres tentang‎ Pengangkatan CPNS Bidan desa PTT (Pusat) sebagai Pegawai Tetap Negara menjadi misi utama aksi Forbides. Bagi bidan desa PTT, tidak ada cara lain selain menumpahkan uneg-unegnya langsung kepada presiden.
"Presiden harus tahu kalau bawahannya sudah obral janji di sana-sini. Kami juga tidak diterima dipimpong oleh Menkes dan MenPAN-RB. Di mana rasa kemanusiaan pemerintah terhadap nasib bidan desa yang sudah mengabdi mati-matian di daerah terpencil," keluhnya.
Saat ini ada 42 ribuan bidan desa yang tergantung nasibnya. MenPAN-RB sendiri sudah menjanjikan mengangkat 16.467 bidan desa PTT (Pusat) Indonesia mulai Januari-April 2016.(esy/jpnn)

Zulkifli Ajak Semua Kompak Perangi Narkoba

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifli Hasan wanti-wanti tentang bahaya narkoba yang kini sudah menjadi musuh utama bangsa. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa dan negara jangan sampai kalah oleh narkoba.
Ditemui usai ceramah Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka HUT  Kabupaten Lombok Barat (Lombar) ke-58 di Kantor Pemkab Lombar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/6), Zulkifli menyatakan, sudah 6 juta orang Indonesia terjerat narkoba. Sedangkan penegak hukum sudah menyita 5 juta ton narkoba.
Zulkifli menegaskan, Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Karenanya, jangan sampai Indonesia kalah dalam melawan barang haram itu.
“Negara tidak boleh kalah melawan narkoba. Kita harus perangi narkoba. Sikat narkoba," ujarnya.
Karenanya Zulkifli mengajak semua pihak mulai dari gubernur, bupati, tentara, polisi, jaksa, kiai, wartawan, pendeta dan semua pihak bersatu memerangi narkoba. Sebab, katanya, tes urine saja tak cukup untuk memerangi narkoba.
"Tes urine ini hanya metode saja. Saya juga dites urine, dan hasilnya tidak ada zat narkoba. Bukan soal tes urine atau tidak, tapi tes urine hanya salah satu cara atau gerakan melawan narkoba," katanya.
Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, justru yang jauh lebih penting dari tes urine adalah aksi nyata memerangi narkoba. Misalnya, mengawasi peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan dan lembaga pemsayarakatan.
“Jatuhkan hukuman keras kepada pengedarnya. Bila perlu jatuhi hukuman mati," imbuhnya.
Selain narkoba, Zulkifli juga menyoroti peredaran minuman keras (miras). Ia wanti-wanti agar jangan sampai miras dijual bebas.
Minuman keras tidak boleh beredar di sembarang tempat karena akan merusak generasi kita. Miras dan narkoba, ini musuh utama kita," pungkasnya.(jpnn)

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (13/4). Rapat membahas pelaksanaan tupoksi BNPT serta kendala dan hambatan yang dihadapi, optimaliasi program deradikalisasi dan program prioritas dan target kinerja BNPT. Foto: dok jpnn

Rapat Dengan Komisi III, Tito Minta Kantor Baru

JAKARTA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorirme (BNPT) Tito Karnavian meminta dukungan kepada DPR agar mendapatkan fasilitas kantor di Jakarta. Bahkan, mantan Kapolda Metro Jaya itu ingin melengkapi kantor tersebut dengan crisis center untuk presiden.
"Kantor di Sentul agak jauh, sulit koordinasi dengan instansi elemen masyarakat, termasuk kalau terjadi krisis di Jakarta, kami kesulitan," kata Tito dalam sesi tanya jawab saat rapat di Komisi III DPR, Rabu (13/4).
Komisaris Jenderal Polisi itu menyebutkan, bila ia mendapatkan kantor di Jakarta, maka fasilitas di Sentul akan difokuskan untuk pembinaan pelatihan deradikalisasi. Nah, untuk kantor di Jakarta, opsinya bisa membangun baru atau diberikan fasilitas gedung pemerintah yang sudah ada.
Namun, Tito tetap berencana di kantornya nanti dibangun fasilitas crisis center. "Kami ingin di kantor ini dibangun crisis center sebagai fasilitas presiden jika terjadi krisis. Ini kami harapkan bisa memonitor kota-kota yang jadi target, Jakarta, Bali, Bandung dan lainnya. Crisis center bisa konek dengan instansi lain," ungkap Tito.
Ia mencontohkan pada aksi teror di JL MH Thamrin, beberapa waktu lalu. Meski bisa ditangani dengan cepat, tapi ada kelemahan dalam koordinasi instansi terkait.(fat/jpnn)

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia (paling kanan) bersama anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait (nomor 2 dari kanan), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (dua dari kiri) dan anggota Fraksi Partai Golkar DPR M Misbakhun (paling kiri) dalam diskusi tentang RUU Tax Amnesty di Jakarta, Rabu (13/4). Foto: HIPMI for JPNN.Com

Tax Amnesty Harus Memuat Aspek Keadilan
Wajib Pajak Bandel Disanksi, Asal Kooperatif Diberi Insentif

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara, Maruarar Sirait menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty hendaknya tidak hanya demi mengejar pemasukan uang negara. Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan UU Tax Amnesty nanti jika diberlakukan juga memuat aspek keadilan.
Maruarar menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi bertema "Repatriasi Nasional Versus Keadilan Publik" yang digelar Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan tema "Repatriasi Nasional Versus Keadilan Publik" di Jakarta, Rabu (13/4). Menurutnya, salah satu tujuan tax amnesty adalah menarik dana milik orang Indoensia yang diparkir di luar negeri.
“Jadi dana yang diparkir di luar negeri bisa masuk ke delam negeri dan digunakan untuk investasi. Sehingga bisa menggerakkan iklim usaha di dalam negeri,” katanya.
Namun, dalam diskusi yang juga dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia dan  politikus Golkar yang getol menyuarakan pentingnya UU Tax Amnesty, M Misbakhun itu Maruarar juga menyarakan pentingnya aspek keadilan. Yakni bukan sekadar sanksi berat kepada wajib pajak yang membandel, tetapi juga insentif bagi yang mau kooperatif.
Ia mencontohkan, wajib pajak bisa saja mendapat insentif berupa diskon dalam pajak penghasilan (PPh). “Sehingga ada keadilan," katanya.
Selain itu Ara -sapaan Maruarar- juga mengatakan, karena UU Tax Amensty hanya akan sekali diberlakukan maka ketentuan yang termuat di dalamnya pun harus  dibahas secara matang. Sebab, pengulangan pemberlakuan tax amnesty hanya akan membuat wajib pajak yang bandel mengulangi kesalahan. “Kita tidak bisa memberikan kesempatan berkali-kali," tegasnya.
Karenanya ketika UU Tax Amnesty diberlakukan dan ternyata masih ada wajib pajak membandel, maka harus ada sanksi berat. Menurutnya, hal itu demi asas keadilan. "Kita berbicara keadilan publik,” katanya.(ara/jpnn)





 


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top