Dewan Ogah Campuri Urusan Rotasi

Posted by Radar Cianjur on Senin, 02 Mei 2016 |

CIANJUR-Menyusul dirotasinya sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu, hingga kini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum memiliki pimpinan definitif atau kepala dinas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur belum memiliki kepala dinas. Sementara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Atte Adha Kusdinan yang notabene masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur.

Nasib serupa juga dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Plt dijabat oleh Asda III Pemkab Cianjur, Tedy Artiawan.

Anggota Komisi I DPRD Cianjur, Mohamad Isnaeni mengatakan, hal tersebut masih dalam ranah kebijakan eksekutif yang tidak bisa diganggu gugat. Ia menilai, di masa transisi kepemimpinan dari Bupati Tjetjep Muchtar Soleh kepada Irvan Rivano Muchtar seperti sekarang ini memang dibutuhkan. Tujuannya tak lain supaya langkah Bupati baru Cianjur yang dalam waktu dekat ini akan dilantik, bisa segera bekerja.

"Kalau soal rotasi jelas itu bukan ranah kami. Kalau soal kinerjanya, baru itu kami awasi sesuai tupoksi masing-masing," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Mengenai pengisian jabatan, Isnaeni mengharapkan berbagai posisi strategis diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang berkompeten dibidangnya. Tak mesti sesuai latar belakang, namun jika orang tersebut dipandang mampu memanage dan memimpin, maka siapapun pantas untuk mengisi jabatan yang ada dan mengabdikan diri didalamnya.

"Kita tidak bisa menjustifikasi orang tersebut berdasarkan latar belakangnya. Kalau dia mampu kenapa tidak. Terlebih, saya yakin Baperjakat Pemkab Cianjur juga punya pertimbangan tersendiri. Apalagi kalau sampai ada fit and proper test," imbuhnya.

Saat ditanya tentang pelayanan publik?, pria tambun tersebut menambahkan, kekosongan jabatan di beberapa pucuk pimpinan OPD tidak akan mengganggu pelayanan publik secara signifikan. 

Menurutnya, masih ada sekretaris dinas, kepala bidang (Kabid) ataupun kepala seksi (Kasi) yang lebih sering bersentuhan langsung dengan tugas sesuai bidangnya masing-masing.

"Mungkin ini bisa dijadikan momentum menyongsong kepemimpinan Cianjur ke depan. Masyarakat sendiri, khususnya kepala daerah nantinya bisa menilai siapa yang siap dan tidak siap, siapa yang pantas dan tidak pantas untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk pelayanan publik kita harap jangan sampai terganggu," tutup Isnaeni.(lan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top