Hal itu penting agar pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri berjalan tepat guna dan terhindar dari manuver mafia proyek serta pengusaha yang pernah bermasalah dengan kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya diterima Minggu (24/7).

Menurut Neta, sejumlah pengusaha yang pernah bermasalah dengan proyek-proyek pengadaan di Polri terlihat hidup lagi. Mereka bermanuver untuk mendapatkan berbagai proyek pengadaan dengan nilai ratusan miliar. Bahkan ada yang mencapai triliunan rupiah, terutama untuk proyek Kredit Ekspor.

Neta menyebut, JW, salah seorang pengusaha yang pernah melakukan monopoli dalam pengadaan SIM (Surat Izin Mengemudi) di era Orde Baru dan membawa-bawa keluarga Cendana untuk menguasai proyek pengadaan di Polri, kini bermanuver dan makin aktif untuk menguasai berbagai proyek pengadaan di Brimob.

Selain itu, AN yang masih bermasalah dengan proyek e-KTP, kata Neta, aktif melakukan lobi untuk menguasai proyek pengadaan di Assaspras Polri. Hadirnya Kapolri baru mereka anggap sebagai kesempatan baru untuk kembali masuk dan menguasai Polri.

IPW, kata Neta, berharap Kapolri Tito mencermati manuver mafia proyek ini. Apalagi mereka mengincer proyek-proyek yang sangat strategis. JW misalnya lewat pengusaha lain, LS berusaha mendapatkan sejumlah pengadaan, seperti peralatan berat di Brimob, proyek peralatan penjinak bom, robot anti bom dan baju anti bom, yang nilainya ratusan miliar rupiah.

"Kapolri perlu mengawasi proyek pengadaan ini agar produk yang diperoleh personel Polri benar-benar tepat guna, berkualitas, tidak abal-abal, dan tidak bermasalah,” tegas Neta.

"Ini perlu dilakukan karena dalam fit and proper test di Komis III DPR, Tito mengungkapkan, jika menjadi Kapolri dirinya akan melanjutkan program Reformasi Polri dan akan mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana prasaran kepolisian yang modern,” kata Neta alagi.

Untuk itu, lanjut dia, IPW berharap perlu adanya kontrol yang ketat agar pengadaan sarana dan prasarana Polri bebas dari mafia proyek serta pengusaha bermasalah, sehingga Polri benar-benar bisa memiliki sarana dan prasarana yang modern dan bukan abal-abal. Untuk itu Tito perlu segera melakukan reformasi di jajaran Assaspras Polri.(fri/jpnn)