KPK Geruduk Pemkab Cianjur

Posted by Radar Cianjur on Rabu, 20 Juli 2016 |

FOTO: HERLANHERYADIE/RADARCIANJURINTERAKTIF: Pemateri dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah menguji dalam games seorang pimpinan OPD Pemkab Cianjur, kemarin.


* Gelar Workshop Integritas Pemkab-DPRD

CIANJUR-Bupati dan Wakil Bupati Cianjur berikut sejumlah unsur pimpinan daerah mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Komplek Pendopo Pemkab Cianjur, Selasa (19/7) kemarin. Ya kedatangan KPK untuk menggelar workshop pembangunan integritas aparatur di lingungan Pemkab Cianjur.

Turut hadir unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur beserta jajaran Ketua Komisi. Kendati giat dilakukan secara tertutup, namun dalam gedung sempat terdengar riuh kemeriahan suasana workshop. Satu dengan lainnya saling memaparkan argumen mengenai nilai-nilai integritas soal membangun Cianjur.

Sempat terlihat juga suasana workshop diisi berbagai simulasi dan permainan atraktif. Giat tersebut rencananya digelar selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (hari ini,red) di lokasi yang sama.

Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi menilai, giat semacam ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam rangka mendorong Cianjur yang maju dan agamis sesuai jargonnya. Terlebih giat ini dianggap sebagai tindak lanjut janji bupati pada saat menandatangani pakta integritas.

"Ini contoh bagus, bukti pemerintah mendorong cianjur maju dan agamis. Eksekutif dan legislatif harus satu persepsi dalam membangun Cianjur," singkat Yadi saat ditemui disela-sela kegiatan.

Sayangnya, instruktur utusan KPK yang hadir saat itu enggan untuk diwawancarai ikhwal penyelenggaraan kegiatan. Awak media yang mencoba meminta tanggapan sempat dijanjikan untuk menggelar sesi wawancara usai sang utusan KPK menunaikan ibadah shalat dzuhur. Namun urung terlaksana lantaran acara kembali dimulai dan peserta workshop kembali memasuki ruangan.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar memaparkan, giat tersebut merupakan momentum untuk menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dengan legislatif selaku penentu arah kebijakan. Nantinya, perencanaan pembangunan program kedepan tetap berbasis skala prioritas dengan penganggaran yang sesuai dengan tujuan.

"Jadi uang yang mengikuti program, bukan program yang mengikuti uang. Nanti akan dilihat dulu programnya seperti apa, sesuai dengan tujuan Cianjur atau tidak. Baru ditentukan berapa anggaran yang dibutuhkan," kata Irvan saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, Irvan menilai, penyatuan persepsi ini dianggap penting dalam melaksanakan program yang dianggarkan oleh APBD. Pasalnya, langkah pengawasan dipandang akan lebih efektif bila diawasi bersama sehingga berbagai potensi penyelewengan bisa dihilangkan. Kendati tidak bisa dipangkas sekaligus, melainkan secara bertahap, namun Irvan berharap di masa kepemimpinannya kedepan berbagai potensi penyelewengan yang kepalang menjadi budaya tersebut bisa dihilangkan.

"Kita inginnya itu dihilangkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa terkikis mindset seperti itu. Termasuk para penentu kebijakan diharapkan dapat menjalankan tugas secara normatif, sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diinginkan masyarakat. Ini salah satu reformasi birokrasi yang kita lakukan dalam sisi pemerintahan," harapnya orang nomor satu di Cianjur tersebut.

Irvan mengaku sempat mendapat masukan dari KPK untuk membuat sebuah program mitigasi korupsi mulai dari pencegahan sampai penanganan dan penanggulangannya. Ia pun mengapresiasi saran tersebut. Pasalnya program tersebut belum diterapkan di kota/kabupaten manapun dan Cianjur diharapkan dapat dijadikan role model untuk selanjutnya diterapkan di kota/kabupaten lainnya. "Terlebih, Kabupaten Cianjur adalah kabupaten pertama di Jawa Barat yang mengadakan Pakta Integritas dengan KPK," pungkasnya.(lan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top