CIANJUR-Seluruh anggota DPRD Cianjur hingga kini masih disibukan dengan serangkaian agenda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur tahun 2016. Seperti diketahui, tercatat ada 11 Raperda siap diketuk palu sidang paripurna seusai Panitia Khusus (Pansus) DPRD Cianjur yang mengkaji Raperda tersebut. Dari 11 usulan Raperda, tujuh diantaranya diusulkan oleh pihak eksekutif, sementara sisanya merupakan usulan dewan.

Dalam mengkaji materi Raperda tersebut, dewan juga diketahui turut melibatkan tim akademis dari Universitas Suryakancana Cianjur (Unsur). Salah seorang anggota tim akademis, Dedi Mulyadi memaparkan, naskah akademik sudah langganan dibuat oleh tim yang berada dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Hukum Unsur.

"Tim Akademis FH Unsur membuat hampir semua naskah akademik. Salah satunya Raperda Ngaos, Mamaos dan Maenpo. Sayangnya literatur untuk perda tersebut masih sangat minimalis," ungkap Dedi kepada Radar Cianjur saat ditemui di Kampus FH Unsur.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, untuk jeda waktu yang diberikan juga relatif singkat, mulai dari enam bulan hingga satu tahun. Jika literatur tersedia, perumusan naskah akademik akan lebih singkat dan efisien. Namun, jika literatur minim, perumusan naskah cenderung memakan waktu dan proses yang tidak mudah.

Seperti halnya Raperda Ngaos, Mamaos dan Maenpo. Dedi beserta rekan-rekannya sempat mencari referensi hingga ke Purwakarta dan Bandung, namun masih kesulitan lantaran literatur Ngaos, Mamaos dan Maenpo hanya ada di Cianjur, menjadi ikon khas Cianjur yang tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Oleh karena itu, Dedi berharap dewan bisa lebih proaktif melibatkan banyak pihak seperti budayawan, pemerintah, ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan dalam Raperda tersebut.

"Kita harapkan pada masa hiring dewan melibatkan semua stakeholder agar bisa menampung aspirasi dan ekspektasi mereka. Jadi bisa saling melengkapi literatur yang sangat minimalis ini," ungkapnya.
Untuk Raperda lainnya yang bersifat umum, sambungnya, waktu penyusunan naskah akademik seringkali berjalan mulus tanpa menemui kendala. Seperti misalnya Raperda tentang penataan menara telekomunikasi. Kendati demikian, Dedi menilai untuk tahapan selanjutnya hingga ke pembahasan di Rapat Paripurna, dewan perlu lebih dinamis dalam mengkritisi berbagai usulan Raperda. Pasalnya, dinamika sidang akan mempengaruhi arah kebijakan Cianjur kedepan, bukan sekedar adem ayem menikmati kursi saat sidang paripurna.

"Dinamis maksudnya bagaimana legislatif menjalankan fungsinya dalam konteks kebijakan. Dalam suasana rapat kerja atau apapun itu sesuai fungsi. Contoh dalam hal pengawasan. Yang mengawasi seharusnya memiliki status yang lebih tinggi dari yang diawasi," ujarnya.

Dinamis, lanjut Dedi, tidak harus berkonflik, melainkan ada logika proporsional yang dipaparkan dewan saat tengah menjalankan sidang ataupun rapat sesuai fungsi.

"Secara bertahap kita benahi bersama, kita dorong bersama. Jangan sampai kultur belum beranjak sementara regulasi di depan mata. Kita akan sangat ketinggalan," pungkasnya.(lan)