JAKARTA - Ongkos perjalanan haji musim ini segera diputuskan. Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2017 sebesar Rp 35,7 juta. Usul itu direspons positif oleh DPR. Keputusan final BPIH 2017 ditentukan April.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, biaya haji yang dibebankan kepada jamaah memang naik. Hal tersebut dipicu inflasi dan nilai tukar riyal yang terus melonjak. ''Apalagi, harga avtur naik. Itu membuat biaya pesawat yang menjadi komponen terbesar ikut naik,'' katanya setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, kemarin (13/2) Kementerian Agama mengusulkan ongkos haji Rp 35,7 juta per jamaah. Nilai tersebut naik 3,1 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat Rp 34,64 juta.

Dalam usul tersebut, pemerintah membebankan penuh biaya tiket pesawat dan biaya hidup kepada jamaah sebesar Rp 30,1 juta. Biaya pemondokan di Makkah dan Madinah mendapatkan potongan. Beban pemondokan Makkah yang mulanya Rp 16 juta dipotong sehingga menjadi Rp 5,3 juta. Sedangkan biaya pemondokan Madinah dipotong dari Rp 3,1 juta menjadi hanya Rp 357 ribu.

"Ini masih usulan yang menjadi tugas pemerintah. Keputusannya di DPR," kata Lukman. Dia berharap legislatif bisa segera menyelesaikan diskusi dalam tiga pekan sehingga pemerintah bisa segera melakukan proses selanjutnya.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid memperkirakan, pembahasan di dewan memakan waktu lebih dari satu bulan. Sebab, minggu depan DPR reses.

"Selesai reses mungkin Maret nanti. Ya, setidaknya April sudah kami rampungkan dan bisa diputuskan," ujarnya.

Mengenai nilai BPIH yang dibebankan kepada jamaah, dia mengapresiasi nilai yang diusulkan pemerintah. Kenaikan biaya haji memang tak terelakkan dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, masih ada beberapa komponen yang bisa diubah untuk menjadi lebih baik. "Secara nilai total, kami sudah setuju. Namun, ada beberapa yang harus diubah agar ja­maah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Sodik.

Salah satu yang diperhatikan adalah biaya hidup bagi jamaah. Biaya yang biasa dikembalikan sebagai uang saku jamaah tersebut memang dianggarkan turun dari 1.500 riyal (setara Rp 5,6 juta) menjadi 1.000 riyal (setara Rp 3,5 juta). DPR juga bakal memanggil Pertamina agar bisa memberikan avtur harga khusus untuk menekan komponen biaya tiket pesawat.

"Kami juga merasa ada harga konsumsi yang terlalu mahal," katanya. Konsumsi di Armina meningkat dari 225 riyal (setara Rp 843 ribu) per jamaah menjadi 340 riyal (setara Rp 1,275 juta).

Pengamat haji Dadi Darmadi menilai, usul pemerintah terkesan konservatif. Mereka lebih memilih menurunkan atau setidaknya menekan kenaikan ongkos haji yang dibebankan kepada jamaah. Hal tersebut menjadi jurus ampuh yang menyenangkan baik legislatif maupun masyarakat.

Pemerintah seharusnya memperhatikan sisi lain dari pelayanan ibadah haji. Jamaah haji masuk kategori orang mampu sehingga besaran biaya haji sejatinya bukan menjadi masalah utama. Yang lebih penting adalah pelayanan yang didapatkan.

"Jamaah haji bisa memahami jika ada kenaikan biaya. Asal, memang hotel yang ditinggali bagus dan dekat dengan tempat ibadah. Atau, bus yang mereka naiki nyaman," ungkapnya. (bil/c10/ca)