ANGGOTA DPR RI Capt Djoni Rolindrawan saat sosialisasikan empat pilar di Desa Cimacan beberapa waktu lalu.

CIANJUR-Banyaknya kepala desa yang terlibat kasus hukum disesalkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura Capt Djoni Rolindrawan.

Menurutnya, keterbukaan pengelolaan anggaran di desa jadi suatu keniscayaan. "Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memakmurkan desa dengan anggaran yang besar malah membuat pejabat desa tersandung kasus hukum," ujarnya.

Dengan dana yang besar, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini dengan tegas mengingatkan para kepala desa khususnya di Cianjur, umumnya di seluruh Indonesia, untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Saya sudah wanti-wanti para Kades. Karena tujuan pemerintah untuk memajukan desa dan perbatasan melalui nawacita," tambahnya.

Menurut Capt Djoni, banyaknya Kades yang terlibat dikarenakan faktor disengaja atau pun tidak disengaja. "Banyak penyebabnya, mungkin pengelola desa belum faham dengan aturan atau memang tidak mau faham," lanjutnya.

Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, Djoni mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan sehingga oknum yang akan melakukan pelanggaran pun bisa diatasi. "Saya rasa solusinya satu yakni fungsi pengawasan harus lebih baik," pungkasnya.(jun)