DALAM PENGAWASAN: Petugas Satpol PP Cianjur menyegel salah satu toko swalayan yang tidak bisa memperlihatkan izin lengkap.

CIANJUR– Sejumlah toko swalayan di Cianjur diperiksa izinya. Pemeriksaan sidak dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari hasil pemeriksaan atau sidak ke beberapa toko swalayan di Cianjur, ada sejumlah toko swalayan di Cianjur yang disegel. Seperti dua toko swalayan yang berlokasi di Jalan Prof. Moch Yamin yang telah disegel dalam pengawasan. Dimana sebelumnya pun tim gabungan tersebut telah melakukan penyegelan dalam pengawasan di sejumlah toko swalayan yang ada di Jalan Raya Bandung, Karangtengah Cianjur.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cianjur, Sulaeman Madna mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi peraturan daerah nomor 5/2016 tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

“Karena yang mengeluarkan aspek legalitas izin tentunya dari Dinas Perizinan. Nah kalau toko swalayan sudah terbukti ada pelanggaran, baru kita akan melakukan tidnakan sesuai peraturan yang ada. Seperti halnya yang sekarang telah diberikan tindakan penyegelan dalam pengawasan, dikarenakan sejumlah toko tersebut tidak bisa menunjukan izin secara lengkap. Terlebih mengacu para perda yang baru,” ujarnya.

Ia menuturkan, beberapa toko swalayan yang disegel tersebut, merupakan beberapa toko yang melakukan pelanggaran seperti izin siup TDP yang kadaluarsa serta lainnya. Kendati demikian hal tersebut bisa segera diperbaiki atau diperpanjang.

Pemilik toko swalayan hanya tinggal mengganti izin toko modern atau minimarket ke izin toko swalayan sesuai perda baru. "Karena rata-rata juga toko swalayan yang disegel tersebut belum menggantikan izin usaha yang dulu yakni izin toko modern ke izin toko swalayan, sesuai perda yang baru,” lanjutnya.

Dijelaskannya, khusus bagi toko swalayan yang telah disegel dalam pengawasan, nantinya ada surat pemanggilan untuk melengkapi surat atau dokumen yang belum sesuai. “Setelah ini, kami akan lakukan pemanggilan terhadap pemilik maupun penanggung jawab toko swalayan, diarahkan untuk membawa berkas yang mereka miliki dan nantinya dilihat dokumen tersebut diperizinan, apakah sudah lengkap atau tidaknya sesuai peraturan yang ada. Dalam hal ini kita hanya membantu untuk mendorong saja, kalu sudah lengkap sesuai dengan SOP perizinan, tentunya penyegelanpun akan segera dicopot kembali,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Perijinan dan non Perijinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu, Selamat Riyadi mengatakan, jika dilihat dari data yang ada toko swalayan yang sudah berizin mencapai 145 swalayan.

Namun sekarang adanya lagi pemeriksaan atau pengawasan kembali kelapangan, mengingat seperti SIUP dan TDP ada jangka waktu berlkaunya, sehingga kembali melakukan pengawsan terhadap toko swalayan meskipun yang sudah berizin.

“Kebanyakan temuan beberapa dilapangan yang terjadi, adanya siup tdp yang di toko swalayan yang sudah melebihi batas waktu, sehingga harus diperpanjang. Sementara untuk pengawasan masalah izin mendirikan bangunan (IMB), kami periksa apakah bangunan tersebut diperuntukan untuk minimarket atau tidak, kalau tidak sesuai seperti ruko atau lainnya, hal itu jelas harus diperbaiki lagi,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya dengan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut, pihaknya akan lebih mengetahui sebenarnya berapa jumlah toko aslinya yang ada di Cianjur. “Dengan dilakukannya pemeriksaan ini kita pun akan melakukan peninjauan lapangan, dengan begitu nantinya akan diketahui secara pasti atau sebenarnya ada berapa banyak toko swalayan yang aslinya beropreasi di Cianjur. Karena kalau yang tercatat atau sesuai data yang ada di berjumlah 145 toko swalayan,” pungkasnya.

Polemik maraknya toko modern di Cianjur perlu ditinjau sekaligus dikaji ulang mengenai perizinannya oleh Pemkab Cianjur melalui beberapa dinas terkait. Pasalnya sudah jelas melanggar ketentuan dan patahkan Perda Cianjur nomor 7 tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern masih belum tegakan sepenuhnya.

Ketua KAI Kabupaten Cianjur, Odden M Junaedi mengatakan, sejumlah toko modern di Cianjur diduga banyak persoalan dan menyalahi aturan yang ada perlu adanya tindakan tegas dari pemangku kebijakan.

Baik dari masalah zona, batas-batas pendirian usaha toko dengan warung masyarakat kecil, lalu masalah lingkungan secara umum berbeda di setiap tempat dan lokasi. Sehingga kondisi ini, ada kecenderungan memonopoli dan membunuh para pedagang kecil di Cianjur.

"Hal ini dapat dirasakan secara kasat mata sejumlah warung kecil milik masyarakat berdekatan dengan toko modern, hanya tinggal menunggu bom waktu pasti akan gulung tikar lambat laun alias tutup," jelasnya saat ditemui di meja kerjanya, Rabu (23/8).

Seperti halnya di kawasan Jebrod, teparnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Padahal pemerintah telah membangun pasar induk yang notabennya bawah pasar tersebut dipindahkan dalam upaya penataan dan pelebaran kota, tujuannya secara ekonomis pemindahan sektor ekonomi bisa meningkat.

Pemerintah sudah pembangun pasar sesuai peruntukannya, akan tetapi sangat disayangkan di sebalah pasar ada toko modern begitu besar bangunannya. "Secara subtansi menjual kebutuhan primer dan sekunder serta lux harga lebih murah, berkualitas mereknya lag, fasilitas ruangan AC dan ditunjang fasilitas dan sarana lainnya lengkap. Nah, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi para pedagang pasar tradisional ada di lokasi berdekatan secara otomatis PIC akan tergerus mati perputaran ekonominya," timpal Odden.

Pihaknya menyebutkan persoalan ini tidak bisa didiamkan begitu saja, terutama oleh Pemkab Cianjur melalui beberapa dinas terkait. Intinya harus peka, dan bijak dalam memenej resistensi para pedagang Pasar Induk Cianjur (PIC). Keberadaan toko modern berdekatan dengan PIC akan  berpengaruh buruk dan negatif dari semua pihak, karena persaingan sudah tidak sehat antara pasar dengan toko modern.

Misalnya dalam hal barang, toko modern belanja ke pihak ketiga seperti buah-buahan dan barang lainnya membeli dengan sistem partai besar. Akan tetapi sebaliknya, para pedagang tradisional belanja ke pihak ketiga dengan modal kecil. Hal ini jelas konsumen akan belanja ke toko modern, pasalnya konsumen lebih suka belanja ke toko modern yang murah, bermerek, gaya serta banyak pilihan lainnya ada serba lengkap.

"Terjadinya persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dengan toko modern diakibatkan dari lemahnya penataan kota oleh Pemkab Cianjur khususnya beberapa dinas yang mengeluarkan izin alias tidak teliti. Mendesak sejumlah toko modern ada di Cianjur perlu dikaji ulang kembali semua mengenai perizinannya," tegasnya kemarin.

Salah satu advokat Cianjur, Yudi Junadi memaparkan, toko modern tidak bisa dinaifkan. Itu lah buah arus era globalisasi dan pasar bebas. Lalu harus ada pengaturan yang ketat baik itu zona maupun barang atau produknya (dagangannya), bila tidak pedagang lokal akan tergerus.

"Nah, selain itu perizinan setiap periode harus dikontrol. Saya menduga bahkan banyak toko modern yang masih belum mengantongi izin, tapi beroperasi hingga di luar zona perlu dipertanyakan dengan jelas," singkatnya.(ndk/mat)