Warga Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, sampai hari ini masih bisa sebatas berharap terwujudnya pembangunan infrastruktur yang baik di daerah mereka, terutama jalan. Namunsayangnya, pemangku kebijakan hingga saat ini masih belum menunjukkan respon yang baik, dan terkesan acuh tak acuh.

Laporan Mamat Mulyadi, Bojongpicung

Jalan yang membelah Desa Sukaratu di Kecamatan Bojongpicung merupakan jalan akses satu-satunya yang setiap hari ramai dilintasi warga maupun mereka yang datang dari luar daerah.

Wilayah ini bisa dikatakan sebagai desa tertinggal, karena kurangnya kepedulian para pemangku kebijakan. Sudah belasan tahun jalan akses menuju tempat ini terbengkalai, rusak tak terawat.

Saat Radar Cianjur mengunjungi wilayah tersebut, dengan jelas terlihat kondisi jalan yang berlubang, kotor bila musim hujan, Tembok Penahan Tanah (TPT) tak terawat, minim gorong-gorong, dan juga banyak kerikil dan batu yang tercongkel keluar dari badan jalan.
"Jalan menuju kesini hancurdan rusak parah, sudah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai, dan belum juga ada pengaspalan," cetus Nita (28), salahseorang warga Sukaratu, seperti mengejek kondisi di daerahnya yang kurang diperhatikan.
Sebagian warga menilai bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan para perwakilan rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur, yang seharusnya mengabdi dan melayanikesejahteraan masyarakat, telah memungkiri janji manis mereka saat mencalonkan diri, yang menyatakan siap dalam segala hal, untuk membangun Cianjur lebih baik, dan menjanjikan adanya perubahan.

"Padahal masyarakat memerlukan adanya pembenahan di segala bidangdan sektor, termasuk akses jalan. Minimal bisa diaspal secara bertahap. Jangan juga asal-asalan diaspal, setelah beberapa bulan rusak kembali, sementara anggaran yang dikucurkan begitu besar," ungkap Kamal (40), warga lainnya.

Warga Desa Sukaratu mayoritas bekerja sebagai sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan ada beberapa yang menggeluti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga home industry.Mereka beranggapan bahwa seharusnya minimal pihak Pemerintah Desa setempat bisa pro-aktif dan mengambil langkah jemput bola, mengajukan permohonan untuk adanya perbaikan di desa mereka.

Sebagian warga lainnya menganggap bahwa mungkin permohonan yang diajukan belum bisa ditindaklanjuti pada tingkat yang lebih tinggi, dan belum ada realisasi program bantuan, baik itu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang biasanya angkanya cukup besar, sementara di desa tersebut pembangunan masih sangat minim.
"Beginilah kondisi daerah ini, tak ada kemajuandan perubahan. Utamanya jalan, banyak yang hancur, entah sampai kapan baru ada perubahan," keluh Ade S (42), warga Sukaratu lainnya. (**)