BATAM-Kedaulatan Indonesia kembali diusik. Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, kali ini sebuah pulau di gugusan Batam Kepulauan Riau (Kepri) secara tiba-tiba di klaim milik Singapura. Pulau itu bernama Funtasy Island Batam, media terbitan Singapura menyebutkan Funtasy Island merupakan milik mereka.

 Bahkan, situs resmi Funtasy Island menampilkan gambar seolah-olah kawasan pariwisata Batam itu berada di wilayah Singapura. 

Mendapatkan informasi tersebut, Komando Distrik Militer 0316/Batam langsung bertindang. Mereka memasang bendera merah putih di pulau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu, sebagai tanda bahwa pulau tersebut masuk wilayah Negara Kesatuan RI. 

"Sebenarnya di pulau itu sudah ada bendera, tapi di pos 'security' kurang besar. Jadi kami ke sana, kasih contohnya seperti ini, kurang panjang, dicor, biar nampak," kata Komandan Kodim (Dandim) 0316/Batam Letkol Inf Andreas Nanang di Batam, Senin (30/05).

Ia menegaskan bahwa pulau yang disebut-sebut sebagai resort terbesar di dunia itu adalah bagian dari NKRI, bukan masuk wilayah Singapura, seperti yang diberitakan media massa. Dandim juga memastikan bahwa tidak ada batasan bagi warga negara Indonesia untuk memasuki kawasan pariwisata yang terdiri dari rangkaian tujuh pulau Kepulauan Manis itu. "Tidak benar kalau WNI mau masuk ke sana harus pakai paspor, pakai paspor itu untuk warga negara lain yang mau masuk," katanya.

Selanjutnya, ia meminta agar seluruh pulau, terutama pulau-pulau yang berada di perbatasan NKRI untuk memasang bendera merah putih, menandakan pulau itu masuk wilayah NKRI.

Andreas juga berharap pemerintah daerah melalui lurah, TW dan RT memasang bendera. Dan kepada pihak swasta yang mengelola pulau juga memasang bendera RI, demi mengantisipasi kesalahpahaman wilayah. "Arahkan swasta yang di wilayah kita mengibarkan merah putih, kedaulatan negara agar masyarakat, perusahaan menjaga jangan sampai nasionalisme luntur," kata dia.

Komisaris PT Batam Island Marina Ade Sobari membantah sengaja menampilkan informasi salah itu. Ia menegaskan Funtasy Island akan dapat diakses dari Pelabuhan Sekupang Pulau batam dan boleh dikunjungi oleh warga negara Indonesia.

Tidak benar wahana rekreasi bertema lingkungan alam (eco-themepark) itu hanya bisa diakses dari Singapura dan hanya untuk orang asing, kata Ade.

Saat itu, ia mengakui akan membuka pelayaran langsung dari Singapura ke Funtasy Island, namun tidak berarti itu adalah satu-satunya pelayaran untuk memasuki gugusan Pulau Manis itu.

"CIQP (bea dan cukai, imigrasi, karantina dan port-red) sudah ada," kata dia.

Kawasan Funtasy Island dibangun di atas gugusan tujuh atol seluas 200 hektare, jika digabung dengan wilayah laut seluas 630 hektare. Dari 200 hektare wilayah tanah, hanya 30 persen yang digunakan untuk pembangunan vila dan berbagai wahana rekreasi lainnya.

Funtasy Island dikembangkan oleh PT Batam Island Marina menggunakan modal dalam negeri sebesar Rp3 triliun. Bekerja sama dengan Funtasy Island Development dan Seven Seas Funtasy Venture untuk pemasaran ke Singapura.

Taman rekreasi bertema alam bekerja sama dengan Disney Island itu dilengkapi dengan fasilitas hotel mewah dan beraneka fasilitas rekreasi seperti snorkeling, menyelam, berlayar, safari hutan dan bakau, hingga spa.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan negara wajib hadir membela kedaulatan Indonesia. Kewajiban tersebut sesuai perintah UUD 1945. “Secara prinsip, harus menghadirkan negara untuk membela kedaulatan Indonesia, karena negara diwajibkan dalam UUD 1945 untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang-Merauke,” kata Hidayat, menyikapi klaim Singapura terhadap kepemilikan Pulau Manis di gugusan Pulau Batam.

Kehadiran negara untuk mengawal kedaulatan, lanjutnya, harus berwibawa. Kalau negara hanya asal hadir maka kejadian Sipadan dan Ligitan akan terus terulang. “Sekarang, Pulau Manis diambil secara tidak manis oleh pihak lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak negara hadir berwibawa untuk berkomunikasi dengan pihak Singapura untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak punya hak untuk mengklaim, karena jelas pulau itu bagian dari Indonesia.

“Itu harus dikomunikasikan secara efektif dan berwibawa. Terlebih hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura baik. Aneh, kalau tiba-tiba ada klaim,” katanya.

Indonesia penting untuk mengkomunikasikan hal ini secepatnya. Apakah Dubes Indonesia di Singapura dipanggil Menlu atau segera mengkomunikasikan langsung antara pihak Menlu Indonesia dengan Singapura. “Kalau tidak bisa, maka presiden dengan presiden," pungkasnya.(fas/jpnn)