JAKARTA-Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Ari Soedewo dalam rapat kabinet dua bulan lalu untuk memberantas penyelundupan, memang sudah tepat.


Namun, kata dia, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api. Tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan. “Komisi I mendukung program presiden dalam pemberantasan penyelundupan," tegas Hasanuddin, Minggu (5/6).

Mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati Soekarnoputri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan, dalam dua bulan kepemimpinannya, Kepala Bakamla yang baru sudah menjalankan perintah presiden dengan benar. Penyelundupan banyak yang diberantas, misalnya kapal-kapal ikan ilegal. Namun, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. "Kalau anggarannya tidak ada kenaikan, bagaimana bisa pemberantasan itu dapat dilakukan secara tuntas,” ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, kementerian keuangan seharusnya mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla.

Apalagi, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke. Jika melihat anggaran yang tak mengalami kenaikan, Hasanuddin menganggap kemenkeu tidak mendorong sedikit pun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan. "Atau memang ada upaya oknum mafia di internal kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan," tutur Hasanuddin.

Seperti diketahui, Bakamla pada 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp 326,2 miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk  dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp 1.592 miliar.(jpnn)