VAKSIN	PALSU:	Bareskrim	Polri tunjukan	vaksin palsu	yang kini	masih dalam	pemeriksaan	dan sorotan.

JAKARTA-Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menyatakan media merupakan pihak yang pertama kali mengungkap informasi mengenai peredaran vaksin palsu. DPR dan Polri menurutnya, juga memperoleh informasi tersebut dari media.

"Jadi informasi tersebut untuk pertama kalinya disampaikan oleh media massa, bukan dari Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan," kata Dede di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/7).

Berdasarkan pemberitaan media massa lanjutnya, Polri langsung melakukan uji laboratorium dan menyatakan ada sekitar 37 fasilitas kesehatan, termasuk 14 rumah sakit, yang diduga menggunakan vaksin palsu.

Begitu temuan itu dirilis, sambung politikus Partai Demokrat ini, masyarakat langsung panik. "Tapi Negara tidak boleh panik, makanya dibentuk krisis center, bukan diserahkan penangannya kepada rumah sakit bersangkutan karena publik tak percaya dengan rumah sakit terkait dengan vaksin palsu," kata Dede.

Dengan adanya krisis center kata Dede, kepanikan publik bisa diminimalisir. "Datangi krisis center untuk minta penjelasan dan penanganan secara komprehensif," sarannya.(fas/jpnn)