FOTO: HERLAN HERYADIE/ RADAR CIANJUR NOMINAL BESAR: Hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur memutuskan bahwa PD untuk RAPBD Perubahan Cianjur mencapai Rp3 triliun.

CIANJUR- Rapat Paripurna kembali digelar jajaran anggota DPRD Cianjur bersama pihak eksekutif di Gedung DPRD Cianjur pada Senin (8/8) kemarin sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Dalam paripurna tersebut, disampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2016.

Mewakili pihak eksekutif, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman menyampaikan nota di hadapan tamu undangan. Kebiasaan buruk, saat rapat berlangsung, masih ada beberapa anggota rapat paripurna dan jajaran OPD yang asyik memainkan gadget hingga diam-diam bersandar di pojok dan tertidur pulas.

Selain itu, masih banyak kursi tamu undangan yang nampak kosong turut mengamini soal pembahasan yang serba ingin efisien. Saat Herman memaparkan, Nota Pengantar Keuangan dalam buku bersampul warna biru itu, Pendapatan Daerah untuk Rancangan Perubahan APBD Cianjur tahun 2016 direncanakan mencapai Rp3,409 triliun.

Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp480,885 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp2,352 triliun, serta Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar Rp575,562 miliar. Sedangkan untuk Belanja Daerah, Cianjur mengalokasikan Rp2,193 triliun untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp1,454 triliun untuk Belanja Langsung. Artinya, total Belanja Daerah yang dibutuhkan Cianjur sebesar Rp3,647 triliun. Pemkab Cianjur juga mencatat program-program kegiatan dengan berdasarkan urusan, yakni Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib meliputi 15 urusan yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, serta yang terakhir urusan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara urusan pilihan meliputi lima poin pokok, diantaranya urusan energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, industri dan urusan ketransmigrasian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Andri Suryadinata menjelaskan, penyerahan nota pengantar anggaran perubahan 2016 tersebut lebih membahas mengenai efisiensi yang dilakukan. Menurutnya, pergeseran-pergeseran anggaran dilakukan sesuai peruntukannya. "Sidang ini melakukan perubahan-perubahan dalam rangka efisiensi. Badan anggaran sudah membahas ini sebelumnya dan hasilnya sudah sesuai," papar Andri kepada Radar Cianjur.

Kendati hasil sidang tersebut akan sedikit mengusik kinerja dewan yang harus mengurangi frekuensi Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar daerah, namun hal tersebut tak menjadi kendala. Terlebih, Andri menambahkan, pihaknya mengacu pada Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

"Permasalahannya kalau memang aturannya seperti itu, mau tidak mau harus kita patuhi. Tak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada produktifitas, karena kita seringkali mendapat acuan dari hasil kunker. Tapi, kami terus upayakan supaya kinerja dewan tetap maksimal," pungkas politisi Partai Gerindra tersebut. (lan)

Grafis
Hasil Rapat Paripurna Nota Pengantar Keuangan 2016
Sumber Pendapatan Daerah
1. PAD : Rp 480,885 miliar
2. Dana Perimbangan : Rp 2,352 triliun
3. Lain-lain : Rp 575,562 miliar
Total: Rp 3,409 triliun

Belanja Daerah
1. Tak langsung : Rp 2,193 triliun
2. Langsung : Rp 1,454 triliun
Total : Rp 3,647 triliun
Sumber: Pengantar Nota Keuangan