CIANJUR-Menyusul penundaan pembahasan empat dari 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur tahun 2016, pakar Hukum Tata Negara, Dedi Mulyadi menilai, untuk sejumlah Raperda yang bersifat umum semestinya bisa diselesaikan sesuai target tanpa harus ditunda ke masa persidangan selanjutnya guna menjawab ekspektasi masyarakat.

"Ini krusial, disisi lain dewan harus menampung aspirasi dan ekspektasi masyarakat, sementara mekanisme yang diatur dalam membuat sebuah produk hukum memerlukan proses. Ini tantangan yang harus dijawab," ungkap akademisi FH Unsur tersebut.

Masih kata Dedi, untuk Raperda yang bersifat kearifan lokal, seperti Raperda Ngaos Mamaos dan Maenpo, memang memerlukan kajian khusus. Meski secara khusus, dalam naskah akademik sebelumnya sudah dikemas dan diulas secara mendalam tentang landasan fislosofis, sosiologis dan yuridis dari Raperda tersebut.

"Membedah soal Ngaos Mamaos dan Maenpo itu memerlukan logika khusus agar tak merubah substansi dari satu poin ke poin lainnya dalam Perda. Tapi untuk Raperda lain yang bersifat umum, tentunya masih bisa dibahas tanpa ditunda," imbuhnya.

Kendati demikian, Dedi tak menampik adanya anggapan masyarakat yang menilai bahwa pembahasan Raperda tersebut kental nuansa politis, dimana masing-masing pihak ataupun kelompok tertentu memiliki kemasan kepentingan tersendiri didalamnya. Alhasil, bukan lagi menyoal kepentingan masyarakat, namun lebih kepada urusan personal dan untung rugi. Disisi lain, perspektif masyarakat condong pada perspektif sosial.

"Kalau cara pandangnya sudah cara pandang politis, kemasannya sudah kemasan kepentingan politis. Fenomena tarik ulur kebijakan seperti ini tak aneh di Senayan, DPR-RI. Saat ada kebijakan Tax Amnesty, banyak anggota yang menganggap itu tidak penting. Di daerah juga kurang lebih sama," sindirnya.(lan)