CIANJUR-Pendopo Bupati Cianjur H Irvan Rivano Muchtar dikunjungi komisi pemberantasan korupsi (KPK), Kemarin (23/02).

KPK menjenguk pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengingatkan para pegawainya dari bahaya gratifikasi.

Fungsional Pemeriksa Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahman mengatakan, untuk menghindari gratifikasi, baik pegawai hingga pejabat di lingkungan Pemda Cianjur dihimbau untuk mengurangi aktivitas pertemuan seperti pelayanan publik.

"Kepada bupati kami juga mengingatkan untuk mengurangi kegiatan mutasi, rotasi jabatan serta proses perizinan potensial terjadinya gratifkasi," ujarnya.

Sambung Asep, membangun budaya anti gratifikasi, ia merasa agar Pemkab Cianjur membuat aturan gratifikasi, dibawah deputi bidang pencegahan, punya kewajiban menerima laporan gratifikasi dari pegawai pemerintah.

"Pegawai pemerintahan tidak boleh sampai menerima gratifikasi. KPK berkoordinasi dengan pemkab membangun sistem pengendalian gratifikasi. Yaitu peningkatan pemahaman SDM pejabat untuk memahami gratifikasi," tegasnya.

Suap menyuap menurutnya, adalah transaksi niat jahat. Gratifikasi tidak ada niat tertentu pun harus ditolak.

"Stop pemberian kepada aparatur negara. Sayangnya saat ini masyarakat masih terbiasa untuk memberi saat mengurus perizinan dan surat keterangan. Nilai integritas (mutu) menjadi sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Aparatur harus paham arti gratifikasi itu sendiri untuk menghindarinya terjadi diperlukan kejujuran dan integritas," tandasnya.(cr1)