Ketua PGRI Cianjur H Jumati

CIANJUR–Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cianjur terus perjuangkan hak para guru honorer.

Ketua PGRI Kabupaten Cianjur, Jumati mengatakan, pihaknya sudah menggelar musyawarah dan rapat secara internal hingga di tingkat provinsi. Dari rapat itu, muncul beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, agar proses penerimaan CPNS yang berdasarkan pada SK Menpan RB No. 36 dan 37 tahun 2018 untuk ditunda hingga Menpan RB membuat Surat Keputusan baru mengenai pembatasan usia CPNS.

“PGRI mendesak kepada pemerintah agar segera mengeluarkan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai penjabaran dari UU ASN No.5 tahun 2014,” kata Jumati.

Jumiati menerangkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi semua guru honorer.

"Jika honorer K2 sudah diberi insentif, guru honorer lainnya pun diharapkan bisa diberi isentif serupa. Meskipun nanti nilainya tak sama. Yang penting ada perhatian pemerintah kepada guru honorer. Apalagi mereka dihadapkan pada dua masalah, terkait batasan usia dan tidak adanya kuota PNS untuk Cianjur,” ujar Jumiati menerangkan.

Adapun terkait aksi mogok para guru honorer di Pacet, Jumati mengaku tidak akan melarangnya selama masih pada tujuan memperjuangkan hak para guru honorer itu sendiri.

“Itu sah-sah saja, asal tetap untuk perjuangan. Tapi kami akan tetap dengan jalan secara musyawarah dari daerah hingga ke pusat,” pungkasnya.(*/jun)