JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sambut baik rencana kerja sama industri pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Jepang khususnya produksi pesawat amfibi.

“Rencana kerja sama ini sangat baik dan harus didukung semua pihak. Sebab nantinya akan melibatkan BUMN Indonesia yakni PT DI dan Sinmewa dari Jepang yang memproduksi pesawat ampibi,” kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Rabu (18/11), seperti dikutif jpnn.com (grup radarcianjur.co)

Menurut Mahfudz, Indonesia memang membutuhkan pesawat ampibi yang multi-fungsi, khususnya untuk maritime surveillance dan fire fighting. Kebutuhan tersebut, menurut Mahfudz, terungkap saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jepang dan hal itu ditindaklanjuti melalui komunikasi Menteri Pertahanan kedua negara.

“Pemerintah Jepang menindaklanjuti kesepakatan kerja sama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia sebagai hasil kunjungan Presiden Jokowi dan pertemuan Menhan kedua negara yang saat ini sedang membangun komunikasi untuk penjajakan kerja sama antar-industri pertahanan kedua negara,” kata Mahfudz Siddiq.

Saat kunjungan Ketua DPR ke Jepang, kata Mahfudz, juga menyinggung rencana kerja sama pembuatan pesawat amfibi antara Indonesia dan Jepang. Ketua DPR Setya Novanto juga merespons positif rencana kerja sama tersebut yang masih dalam tahap rintisan awal.

“Saya melihat, jika rencana kerja sama produksi bisa terwujud maka Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pesawat amphibi yang multi-fungsi dari hasil kerja sama produksi sehingga punya nilai tambah,” ujar politikus PKS ini.

Dalam prosesnya, menurut Mahfudz, tentu saja pengadaan pesawat ampibi ke depan akan dilakukan sesuai perencanaan dari pemerintah. Soal anggarannya, nanti akan dibahas bersama DPR.

“Jadi saya melihat pembicaraan pihak pemerintah Jepang dengan Ketua DPR soal pesawat ampibi adalah hal yang lazim dalam konteks tindak lanjut kesepakatan kerja sama bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia sangat membutuhkan pesawat ampibi terutama untuk fire fighting dan maritime surveillance. Namun, Mahfudz mengakui, sampai tahun ini belum masuk dalam perencanaan karena keterbatasan anggaran.(fas/jpnn)