Kritikan Seknas Jokowi Buat Menteri Baldan

Posted by Radar Cianjur on Kamis, 21 Januari 2016 |


JAKARTA-Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, mengatakan konflik agraria dan masalah tumpang tindih tanah yang sedemikian kompleks dan kronis, tidak dapat ditangani dengan cara-cara bisnis seperti biasa atau dengan cara popular dan picisan.
“Sebab, masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” papar Osmar Tanjung dalam rilis yang dikirimkan ke JPNN, Rabu (20/1).
Menurut data yang diperoleh Osmar, jumlah lahan yang menjadi ajang konflik sekarang ini sekitar 1,2 juta hektar di sejumlah sektor kehidupan. Diantaranya seperti pada bidang perkebunan, pertambangan, infrastruktur, kehutanan, pesisir dan sumber daya alam lainnya.
Sebab itu Presiden Jokowi sesuai dengan amanah Konstitusi dan Nawacita sangat berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dan pembenahan tumpang tindih tanah.
Dan hal ini juga pernah disampaikan dalam pidatonya pada hari HAM bahwa ”rata-rata konflik per provinsi itu kira-kira 850-an kasus. “Ini harus cepat diselesaikan,” ujarnya.
Dia mengatakan konflik pertanahan dan sumber daya alam telah menjadikan rakyat sengsara. Bahkan kehilangan kedaulatan atas “mother land” nya.
Ironisnya lagi konflik ini juga menyebabkan kehilangan kemandirian ekonomi serta kehilangan marwah dan martabatnya sebagai bangsa. Untuk itu, lanjut Osmar, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang cepat, tepat, baik dan benar serta bermartabat dengan pendekatan "Rakyat ke Rakyat”.
Bagi Osmar, Kementerian Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk mengeksekusi, harus segera mengambil langkah-langkah yang progressive.

“Karena sampai saat ini kita tidak punya informasi sama sekali apa, bagaimana dan berapa banyak konflik pertanahan ditangani dan diselesaikan oleh Menteri Agraria dan KaBPN,” tukasnya.(jpnn)


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top