CIANJUR-Puluhan warga Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang protes pertanyakan anggaran bantuan program pembangunan infrastruktur rumah layak tidak huni (Rutilahu). Padahal dana tersebut bersumber dari dana Ppovinsi sekitar Rp10 juta per KK, dibagi dua termin pencairan melalui bangunan fisik berupa material.
Warga datang ke bale desa, Rabu (27/1) sekitar pukul 09:15 WIB. Tujuan tak lain untuk mempertanyakan soal harga material yang tak sesuai dengan harga standar bahan bangunan. Harga material sendiri muncul setelah kondisi naik harga. "Maka itu mereka minta difasilitasi oleh pihak desa untuk disampaikan ke dinas terkait (Tarkim) Kabupaten Cianjur," kata O Maryono (45) selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Sukawangi.
Dia mengungkapkan, kedatangan warga selain silaturhami, sekaligus mempertanyakan soal kejanggalan harga rincian bahan bangunan untuk pembangunan rutilahu, khusus bagi warga yang merima bantuan di desanya.
"Yang jadi pertanyaan, misal harga semen tertulis sekitar Rp70 ribu, tapi setelah dipertanyakan ke toko material lain harganya hanya Rp60 ribu lebih, begitupun harga lainnya seperti, batako, paku, triplek, kusen, dan lainnya. Bukannya protes tapi ini hanya meluruskan, kan wajar," kata Maryono setelah audensi digelar.
Sementara itu, untuk total bantuan rutilahu di Desa Sukawangi sebanyak 102 kepala keluarga (KK), yang telah terealisasikan sekitar 110 KK pada tahun 2014. Aspirasi warga sendiri akan ditindaklanjuti pihak desa ke Distarkim Kabupaten Cianjur.
Adapun perwakilan warga ikut audensi masing-masing, warga dari Kampung Cipaku RT 04/05, Kampung Cimurid RT 03/06, Kampung Cipaku RT 01/05, Kampung Lebe RT 02/05 dan Kampung Surupan RT 01/06.
Terpisah, Kepala Desa Sukawangi, Dedi Junaedi menjelaskan, pihak desa hanya memfasilitasi saja administrasi saja seperti KTP dan dokumen lainnya, sedangkan mengenai persoalan rincian harga bahan bangunan semua yang memutuskan Distarkim Kabupaten Cianjur.
"Hanya sebatas itu, selebihnya kita serahkan semua pada dinas terkait. Persoalan ini kita terima dengan baik dan transparan. Selanjutnya kita akan mempertanyakan ke Distarkim," ungkap Dedi didampingi Kaur Kesra Desa Karangwangi, Ilmawan.(mat)