CIPANAS- KUA Kecamatan Cipanas secara tegas mengharamkan hukum kawin kontrak atau nikah mut'ah. Menyusul masih banyaknya praktek kawin kontrak dilakukan oknum warga negara asing asal Timur Tengah.

“Kami nyatakan dengan tegas bahwa nikah mutah atau kawin kontrak haram hukumnya. Pernikahan suci sudah jelas tidak boleh dalam kurun waktu yang ditentukan,” tegas Humas KUA Kecamatan Cipanas Abdul Azis Hamdan.

Diakuinya, hingga saat ini pihaknya memang belum mendapatkan informasi terkait nikah mu'tah. Akan tetapi desas desus di lapangan masih terdengar ada praktek nikah mut'ah. “Makanya kami sangat respek dengan ikut pro aktif ke dalam tim penanggulangan warga negara asing bekerjasama dengan Pemkab Cianjur,” ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan informasi bahwa sempat terjadi nikah wisata, artinya mereka menikah  yang disesuaikan dengan masa liburan yang hanya tiga bulan, dan pernikahan seperti itu dikhawatirkan dapat menimbulkan mudhorot.

Bahkan, lanjutnya, setelah mereka pulang ke negaranya, mereka dikhawatirkan meninggalkan anaknya dengan status tidak terlindungi hukum atau kepastian hukum. Bahkan ironisnya, sempat ada WNA yang menikah dengan WNI yang tidak pernah diceraikan atau masih berstatus isteri, dan perempuan masih dalam masa idah.

"Kami akan ikut terlibat ke dalam pengawasaan, sehingga wisatawan asal Timteng itu bisa diberikan pemahaman,” jelas Azis.

Salah seorang warga berinisial AZ (41) menuturkan, hingga saat ini nikah wisata atau nikah mut'ah masih dilakukan para wisatawan asal Timteng. Mereka enggan melakukan hubungan suami isteri tanpa ada pernikahan.

"Walaupun itu tidak tercatat di negara, tetapi bagi mereka pernikahan sudah dilakukan," ungkapnya. (fhn)