JAKARTA-Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi PNS mulai tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, program rasionalisasi bukan hanya untuk pengurangan pegawai, tapi lebih kepada penataan.

Pasalnya, banyak daerah jumlah PNS-nya cukup banyak, yang menyebabkan belanja pegawainya mencapai 50 persen dari APBD.

"Beban fiskal tidak sebanding dengan output yang didapat, pembelanjaan daerah didominasi belanja pegawai. Padahal pelayanan publk juga membutuhkan biaya yang banyak," kata Bima di Jakarta, Rabu (18/5).

Dia menambahkan, dari tiga kelompok PNS, Jabatan Fungsional Umum (JFU) yaitu tenaga administrasi menempati jumlah terbanyak dibandingkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan juga Jabatan Struktural.

Tidak adanya standar yang jelas menjadikan posisi JFU sebagai kotak penampungan dibandingkan dua kelompok lainnya. Pemerintah menargetkan, PNS di JFU dan berkinerja buruk yang kena rasionalisasi tahap awal.

"Isu rasionalisasi ini tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya, dan metode yang mirip bisa menggunakan scrapping policy, yakni membuang yang tidak baik dan mengganti dengan yang lebih baik," sergahnya.(esy/jpnn)