Bandung- Kebutuhan biaya untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 masih diperhitungkan. Pemerintah Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama DPRD Jabar masih mengkaji angka yang tepat untuk ajang demokrasi tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat, mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan belum munculnya jumlah pasti biaya yang dibutuhkan. Selain masing-masing instansi masih merasionalisasi kebutuhan biaya, saat ini pun pihaknya masih menunggu hasil akhir Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah direvisi DPR RI.

Sadar menilai, hasil RUU Pilkada sangat berpengaruh terhadap besaran biaya Pilgub Jabar 2018. Hal ini dikarenakan RUU tersebut salah satunya akan memutuskan apakah alat peraga kampanye dibiayai oleh negara atau masing-masing pasangan calon.

"Kita ada kendala di situ, masih nunggu aturan (RUU Pilkada). Tentang alat peraga kampanye. Ini kan yang menambah besar anggaran KPU," kata Sadar saat dikonfirmasi di Bandung, Jumat (3/6).

Lebih lanjut Sadar meminta, setiap pihak harus mengkaji kebutuhan anggaran secara cermat dan terukur. Sebagai contoh, biaya pengamanan untuk TNI/Polri terlalu besar."TNI/Polri terlalu besar.

Harus disesuaikan. Kemarin hitungannya enggak jelas indikatornya. Ukurannya mana?" kata Sadar.


Selain itu, Sadar pun meminta setiap instansi terkait tidak menghambur-hamburkan anggaran sejak saat ini juga. Sebagai antisipasi besarnya kebutuhan Pilgub Jabar 2018, setiap pihak harus melakukan penghematan dengan tidak menggelar kegiatan yang sifatnya pemborosan.

"Bawaslu (Jabar) jangan melakukan hal yang tidak perlu seperti 'Bawaslu Award'. Saya kira tidak perlu, tidak penting dalam keadaan keuangan seperti sekarang," ujarnya seraya menyebut Bawaslu Jabar mengajukan kebutuhan biaya untuk Pilgub Jabar 2018 sekitar Rp 400 miliar.

Tidak hanya itu, Sadar pun meminta koordinasi masing-masing pihak di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota harus lebih baik lagi. Sebab, pelaksanaan Pilgub Jabar 2018 ini akan berbarengan dengan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. "Sinkronisasi dengan kabupaten/kota. Karena (pilkada kabupaten/kota) ada yang bareng melaksanakannya dengan pilgub," ujarnya.

Sementara itu, Sadar berharap adanya pengurangan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai salah satu cara untuk menekan biaya. "Bisa lebih banyak dikurangi, itu akan menekan harga. Insya Allah signifikan jika dikurangi," katanya.

Jika jumlahnya dikurangi, setiap TPS akan menampung lebih banyak pemilih tanpa mengurangi kualitas pemungutan suara tersebut. "Makanya sedang mencoba agar TPS dipadatkan. Berkaca pada pemilihan kepala desa, ternyata bisa," ucapnya.

Terlebih, Sadar menilai, tingkat kesulitan pilgub ini tidak serumit pemilihan anggota legislatif. "Kita di dewan tahu, kita pelaku. TPS begini, beban di lapangan bagaimana," pungkasnya.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, kebutuhan anggaran untuk Pilgub Jabar 2018 sekitar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil pengajuan dari masing-masing institusi terkait.

KPU Jabar mengajukan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun. Sementara sisanya akan digunakan untuk kebutuhan Polda Jabar sekitar Rp 172 miliar, Kodam III/Siliwangi sekitar Rp 9 miliar, Polda Metro Jaya sekitar Rp 26 miliar, Kodam Jaya sekitar Rp 61 miliar, Bawaslu sekitar Rp 959 miliar, dan Kesbangpol Jabar sekitar Rp 10 miliar. (*)