BARANG bukti hasil OTT pungli diamankan Polres Cianjur

CIANJUR- Satgas Saber Pungli Kabupaten Cianjur masih mengusut dugaan keterlibatan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (4/5) kemarin. Tim khusus anggota Polres Cianjur yang menangkap empat pelaku saat tengah melakukan transaksi, langsung menggelar perkara keesokan harinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kasatreskrim Polres Cianjur menyebut, pihaknya hingga kini masih menelusuri dugaan keterlibatan Disdik Provinsi Jawa Barat dalam praktek pungli tersebut. "Sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan, termasuk didalamnya keterlibatan pihak dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat" terang Benny kepada awak media, Jumat (5/5) di Mapolres Cianjur.

Saat dihubungi, Kepala BP3 Disdik Jawa Barat wilayah Sukabumi Cianjur, Mimin membantah keterlibatan Disdik Jawa Barat. Sebaliknya, Mimin justru tidak mengetahui dari mana dan untuk apa keempat pelaku yang diamankan memungut sejumlah uang dari para Kepala SMK se-Kabupaten Cianjur. Pihaknya hingga kini masih menelusuri hal tersebut seraya mengirim personel yang ditunjuk untuk mengetahui kebenaran ikhwal pungutan liar yang dilakukan. Mulai dari sumber dana, hingga peruntukannya.

"Kalau bersumber dari dana BOS, kan belum keluar. Dipungutnya untuk O2SN, belum dilaksanakan juga, baru rencana. Terus O2SN belum ada anggaran untuk pelaksanaan di kabupaten. Kita sudah kirim orang kesana (Cianjur, red) untuk mendalami kebenarannya seperti apa," terang Mimin saat diwawancarai via telepon selularnya.

Mimin juga tidak mengetahui pungutan dilakukan per triwulan. Bahkan, ia juga tidak mengetahui uang tersebut dikelola oleh sejumlah pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Cianjur. Mimin saat mengkonfirmasi kepada Kepala MKKS Cianjur mendapati, seringkali pihak SMK Swasta kurang berkomunikasi. Berbeda dengan SMK negeri yang diberi kucuran anggaran dari pemerintah, pihak swasta justru bergerak melalui pihak yayasan.

"Swasta itu kan tidak dalam pengawasan balai. Dana itu mungkin yang swasta itu bukan pungutan. Kalau masalah pungutan ini lebih baik saya no comment dulu. Saya jangan mendahului statemen kepala dinas. Kita menunggu dulu hasil penyelidikannya seperti apa. Itu kebijakan pimpinan," tutup Mimin.

Bocorkan Aliran Pungli SMK

Sementara itu, salah seorang Kepala SMK Swasta di Cianjur, Subur (nama samaran) membenarkan adanya pungutan dengan jumlah Rp1.000 per siswa. Ia menyebut, meski tidak mengikuti berbagai kegiatan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), namun pungutan tetap diwajibkan.

Sumber dananya, bersumber dari berbagai operasional, pengembangan siswa. "Masing-masing mungkin tidak bisa kita samakan. Kalau bisa, tanyakan saja ke MKKS," terangnya saat dikonfirmasi Jumat (5/5).

Awalnya, kepala sekolah tersebut enggan berbicara lebih jauh. Ia mengarahkan wartawan agar menghubungi pengurus MKKS Cianjur berinisial N. Subur seketika kaget, saat pria berinisial N ternyata ditangkap Satgas Saber Pungli, tim khusus Polres Cianjur. Subur kaget lantaran pria berinisial N tersebut yang seringkali menghimpun anggaran yang dikumpulkan dari berbagai sekolah SMK se-Kabupaten Cianjur.

"Iya kan saya juga menyumbang. Katanya buat operasional dan itu harus. Mungkin bukan O2SN, tapi buat operasional saja. Malah sering saya pakai dana pribadi. Saya beneran tidak tahu ternyata ada yang ditangkap," kata Subur.

Fakta yang mengejutkan, Subur mau tidak mau juga menyisihkan sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar pungutan rutin tersebut. Jika jumlahnya tidak terlalu fantastis, Subur menanggulanginya dengan dana pribadi, kemudian diganti oleh sumber anggaran yang lain, termasuk dana BOS.

"Yang saya tahu itu wajib bayar, karena untuk operasional. Untuk biaya rapat, bensin dan segala macam. Bayarnya tidak menentu, kadang ada per kegiatan, ada juga per triwulan. Ada juga yang bulanan," bebernya.

Subur mengaku keberatan jika terus menerus dipungut bayaran. Namun demikian, ia masih bersyukur lantaran jumlah pungutannya tidak terlalu besar. "Malah ada juga, di grup MKKS, di Bandung mah Rp50ribu per satu orang per tahun untuk operasional kegiatan MKKS. Kalau di Cianjur kadang-kadang Rp1.000 kadang-kadang Rp2.000. Logikanya, ya keberatan juga," tandasnya.(lan)