* Tingkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

CIANJUR-Memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dibuka di sekolah-sekolah, ratusan hingga ribuan siswa-siswi menyambut gembira suasana sekolah baru mereka. Hal tersebut menjadi perhatian khusus Komisi IV yang salah satunya membidangi pendidikan.

Sekretaris Komisi IV, Muhamad Riksa mengaku, pihaknya menaruh perhatian khusus agar momentum ini dapat dimanfaatkan semua pihak untuk membangun pendidikan Cianjur yang lebih maju dan berkualitas, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

“Semua pihak mempunyai tujuan yang sama, bagaimana caranya pendidikan Cianjur lebih maju. Apalagi pada transisi kepemimpinan sekarang ini. Yang utama, bagaimana caranya pendidikan semakin maju,” kata Riksa kepada Radar Cianjur, beberapa waktu lalu.

Salah satu cara peningkatan mutu pendidikan tersebut, masih kata Riksa, semua elemen yang berkepentingan harus meningkatkan aksesbilitas dan layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Aksesbilitas tersebut diwujudkan agar rata-rata lama sekolah di Cianjur meningkat. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur juga dapat ditingkatkan.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, rata-rata lama sekolah di Cianjur tahun 2016 ini mencapai 7,19 tahun. Lima tahun dari sekarang rata-rata sekolah harus meningkat jadi sembilan tahun,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, dua indikator utama pendidikan yang terus digenjot diantaranya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta SDM pendidikan yang merata. Riksa mengaku, pihaknya juga sempat mengunjungi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) guna mendorong peningkatan sarana dan prasarana berikut SDM pendidikan di Cianjur.

“Hasil berdialog dengan pihak Dirjen SMK Kemendiknas, ada anggaran khusus pengamanan SMK. SMK juga tidak lagi berbasis kuantitias, tapi berbasis kualitas. Persoalannya sekarang, pendidikan sering tersendat oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, akses sampai faktor sosial-budaya,” ungkapnya.

Saat disinggung soal berbagai praktek pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah Cianjur yang kerap dilakukan sejumlah pihak, Riksa mengaku belum bisa banyak berkomentar. Pasalnya, ia belum mendapati temuan kasus serupa. Padahal, ia menilai untuk penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit.

“SD-SMP Negeri tidak ada bayaran, karena ada alokasi anggaran dari pemerintah. Saya tidak bisa berkomentar banyak karena belum mengetahui dan belum menemukan kasusnya,” akunya.(lan)