Nampaknya saya bisa menyerah menghadapi keadaan pendidikan di daerah Cianjur dan Jabar ini dari seorang climber menjadi camper bahkan quitter. Betapa tidak, karena belum lagi bisa terselesaikan persoalan sekolah terbuka tingkat menengah di beberapa kecamatan menyaingi sekolah-sekolah reguler; Belum lagi pertanyaan terjawab mengapa Dewan Pendidikan dibuat mustad'afien dari tingkat nasional, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota; Belum lagi abu-abu menjadi clear and clean kepemimpinan di Disdikprov Jabar; Belum lagi dilaksanakan dengan konsekuen pensyaratan penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat guru-guru, last but not least belum lagi diketahui solusi persoalan APK yang mengganggu harga diri  dunia pendidikan Jabar.... muncul trend baru pemakaian sekolah-sekolah negeri di semua tingkatan untuk birokrasi alias PNS berbisnis pendidikan... Benar-benar babarisme!.

Persoalan yang disampaikan Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur tersebut mendapat respons dari Asda 3 Pemprov Jabar yaitu pejabat teras Gedung Sate yang antara lain sebagai pemangku tanggungjawab di bidang pendidikan di Tatar Sunda ini, katanya : "Semangat Pak Haji...

Inshaa Alloh ada harapan...". Dalam hati saya bergumam, sejak dahulu rakyat dan stakeholders pendidikan di daerah-daerah sudah lebih dari bersemangat karena dengan pendidikan maka kehidupan bangsa ini akan maju bukan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) negeri ini kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kesejahteraan tidak pernah dinikmati oleh rakyat. Kemudian harapan bisa tetap ada bila birokrasi pemerintah dalam bidang pendidikan nampak bergegas, mengerutkan dahi, dan berkeringat sebagai bukti kegelisahan atas persoalan-persoalan yang diutarakan di muka. Tentu dengan kegelisahan dapat dibangun kordinasi yang positif dan produktif!.