JAKARTA–Kondisi perekonomian secara nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diklaim memuaskan. Setidaknya itu merupakan hasil survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Pemerintahan, Dua Tahun Pilpres.”

Direktur Pogram SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan, 37 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional saat ini lebih baik dari setahun lalu. Sedangkan yang menyatakan kondisi sekarang lebih buruk dari setahun lalu 23 persen.

Bahkan, 55 persen masyarakat  optimis kondisi perekonomian setahun ke depan akan lebih baik. “Yang menyatakan lebih buruk hanya delapan persen,” kata Abbas dalam paparan hasil survei SMRC, Minggu (24/7) di Jakarta.

Survei terbaru ini dilakukan pada 22-28 Juni 2016 dengan responden 1027 orang yang dapat diwawancarai. Metodenya multistage random sampling, margin of error kurang lebih tiga persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Abbas mengatakan, kinerja setahun terakhir menunjukan kondisi ekonomi mengalami kenaikan. Dia menilai kinerja Jokowi dan jajaran di bidang ekonomi positif. Hal ini terkonfirmasi dari data inflasi Badan Pusat Statistik.

Namun, lanjutnya, ada beberapa bidang kinerja di pemerintahan Jokowi yang kurang menggembirakan. "Kebijakan pro kesejahteraan, untuk pemerataan kesejahteraan masih belum diwujudkan. Soal pemerataan dianggap sebuah masalah yang belum direspon dengan baik,” kata Abbas.

Hasil survei SMRC menunjukan  29 persen responden menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga pokok terjangkau warga lebih buruk lebih buruk ketimbang tahun sebelumnya.
Sedangkan yang menyatakan lebih baik hanya 26 persen.

Dari sisi penyediaan lapangan kerja, 34 persen responden menyatakan lebih buruk. Sedangkan yang menyatakan lebih baik hanya 21 persen. Bahkan, dari sisi mengurangi pengangguran, kinerja  jajaran Jokowi juga masih kurang menggembirakan.

Sebanyak 34 persen  responden menilai kinerja jajaran Jokowi mengurangi  pengangguran lebih buruk. Sedangkan yang menyatakan lebih baik hanya 17 persen.

Bahkan, dalam mengurangi kemiskinan, kinerja pemerintah Jokowi juga tidak kalah buruk. Sebanyak 35 persen responden menilai kinerja jajaran pemerintahan Jokowi  mengurangi jumlah orang miskin semakin buruk. Sedangkan, yang menilai semakin baik hanya 21 persen.

Lebih jauh Abbas mengatakan, pemerintah  dianggap responden belum bekerja optimal dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Hal ini berdampak pada belum berkurangnya pengangguran secara signifikan. “Ini kebijakan ekonomi yang dipandang problematik,” katanya.(boy/jpnn)