FOTO: HERLANHERYADIE/RADARCIANJUR SIBUK: Sekretaris Komisi IV Muhamad Riksa saat menyiapkan kelengkapan administratif jelang audiensi pihak buruh dan perusahaan Kamis (1/9) mendatang.

CIANJUR-Menyusul aksi puluhan buruh yang menyerbu gedung DPRD Cianjur Senin (29/8) kemarin, Komisi IV DPRD Cianjur berencana untuk memanggil sejumlah perusahaan sektor industri untuk berembuk bersama para serikat buruh guna pembahas peraturan ketenagakerjaan yang salah satunya tercantum dalam pasal 64, 65, 66 Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pertemuan dalam bentuk audiensi tersebut rencananya digelar di salah satu ruang rapat DPRD Cianjur, Kamis (1/9) esok.

Sekretaris Komisi IV DPRD Cianjur, Muhamad Riksa mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan surat undangan kepada beberapa pabrik, serikat buruh, aktivis, serta instansi terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama. Terlebih, sebelumnya Bupati Cianjur sudah menyebar surat edaran ke tiap-tiap pabrik tentang pelaksanaan Undang-Undang ketenagakerjaan, tertanggal 9 Agustus 2016.

"Tujuan pertemuan ini agar iklim investasi di Cianjur tetap kondusif hingga menyerap banyak tenaga kerja, namun tetap berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Aturannya ada, solusinya ada, tinggal dicari win-win solution," ungkap Riksa.

Guna melindungi hak-hak tenaga kerja di Cianjur, masih kata Riksa, dewan juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun demikian, regulasi yang mengatur iklim investasi di Cianjur tetap berjalan kondusif juga tak dikesampingkan. Pasalnya, menurut politisi Partai Demokrat tersebut, tak bisa dipungkiri pabrik kerap kali menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Hak-hak normatif buruh tetap harus diperjuangkan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Demikian juga dengan perusahaan," pungkas Riksa saat ditemui di ruang kerjanya.(lan)