CIANJUR-Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Serikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Cianjur menyoroti kerjasama antara Republik Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi (KSA).
Menurutnya, kerjasama yang akan dilaksanakan harus jauh lebih bermanfaat bagi kesejahteraan kaum buruh migran Indonesia, terutama di Kabupaten Cianjur.
Ketua DPC Sarbumusi Cianjur, Nahdlatul Ulama (NU) Cianjur, Nurul Yatim mengatakan, Serikat Buruh (SB) menghendaki, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur harus pro aktif dengan kondisi kerja sama terbaru antara Republik Indonesia dengan KSA.
"Nah, kenapa demikian? ya, karena Kabupaten Cianjur merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara dari buruh migran sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," jelasnya, kepada Radar Cianjur, Minggu (26/2).
Pemkab Cianjur juga harus benar mempersiapkan tenaga ahli calon buruh migran tujuan KSA. Seperti halnya melalui beberapa pembinaan atau pelatihan teknis pekerjaan, nantinya akan dikerjakan. Hal ini misal, pelatihan bahasa.
"Tujuan dan informasi budaya serta adat kebiasan negara tujuan, buruh migran asal Cianjur, itu harus diperlakukan sebagai tenaga profesional, bukan dicap sebagai Pembatu Rumah Tangga (PRT) alias babu lagi," terangnya.
Pihaknya menyebutkan, Pemkab Cianjur, patut mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mengingatkan KSA. Bahwa, sebagai sesama negara muslim wajib saling menjaga harkat dan martabat masing–masing. Agar keberadaan buruh migran Cianjur tidak bernasib mengerikan seperti terjadi beberapa tahun kebelakang. Kaum buruh migran yang bekerja di negara kawasan Asia Timur seperti Taiwan, China, Jepang dan Korea Selatan harus dipantau keberadaannya oleh Pemkab Cianjur.
Upaya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat atau dengan Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, serta Kedutaan Besar negara.
Salin itu, mereka sering dipaksa oleh majikan untuk mengolah makanan dari daging babi atau tidak jarang juga buruh migran yang mayoritas beragama Islam, diajak bahkan dipaksa melakukan ritual keagamaan yang dianut majikannya. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.
"Melalui perjanjian yang baru ini, semoga buruh migran Cianjur, tidak lagi terdengar upahnya tidak dibayar, disiksa, diperkosa ataupun dibunuh majikan," terang, Nurul.
Ia menambahkan lebih jauh, sebagai salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama (NU) DPC Sarbumusi Cianjur, merasa mempunyai hak dan kewajiban menjaga harkat martabat kaum buruh migran karena mereka itu mayoritasnya adalah Nahdliyin, warga dari Nahdlotul Ulama (NU).
"Baik itu negara ataupun lembaga non pemerintah, itu harus bahu membahu mengawal kesejetahteraan kaum buruh migran, sang pahlawan devisa agar tidak lagi rawan akan kriminalitas siksaaan majikannya," tandas, Nurul.(mat)