CIANJUR-Bupati Cianjur Irvan Rivano Mukhtar dengan tegas tidak akan menyetujui pihak manapun yang menginginkan pemekaran Cianjur.Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Presidium Pemekaran Kabupaten Cianjur utara.

Anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Cianjur utara Asep Toha mengatakan, pernyataan bupati yang dengan tegas menolak pemekaran merupakan haknya sebagai pemerintah. Namun masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan.

"Ya itumah haknya bupati unutk nolak. Tapi kami tetap akan mengajukan pemekaran, dan berusaha merealisasikannya," ujar pria yang akrab disapa Asto ini.

Setelah melakukan pembentukan pengurus, selanjutnya presidium akan melakukan sosialisasi dan survei terhadap masyarakat di Cianjur Utara.

"Kita akan lakukan survei apakah pemekaran ini dibutuhkan masyarakat atau tidak, survei ini kita targetkan selesai selama tahun 2017 ini," tegasnya.

Menurut Asto, dalam membuat Daerah Otonomi Baru (DOB), membutuhkan waktu yang panjang. Terlebih, aturannya pun saat ini masih digodog di tingkat pusat.

"Prosesnya lama. kita targetkan tiga tahun selesai dan terealisasi. Kita juga tidak akan memaksakan kehendak untuk pemekaran ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi menilai, apa yang sudah disampaikan oleh Bupati sudah tepat. Terlebih, politisi Partai Demokrat itu melihat, Cianjur dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Untuk APBD saja masih banyak mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan utama agar Cianjur tidak terlebih dulu melakukan pemekaran.

"Kalau pendapat saya pribadi, memang pemekaran itu belum pas. Karena Cianjur ini, kemandiriannya belum kuat. Dilihat dari APBD ketergantungan terhadap dana perimbangannya masih besar. Jadi kalau untuk pemekaran wilayah itu kan kaitannya dengan kemandirian daerah. Makannya belum pas," kata Yadi saat diwawancarai Radar Cianjur, kemarin di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, masih kata Yadi, pemekaran wilayah harus ada persetujuan dari kepala daerah. Disisi lain, Yadi lebih memilih untuk fokus terhadap pembangunan yang tengah dilakukan Pemkab Cianjur saat ini. Pasalnya, menurut Yadi, pemerintah kini tengah melakukan pembangunan dengan sungguh-sungguh. Saat ditanya soal berapa kali di Cianjur berhembus isu pemekaran wilayah, Yadi mengaku belum begitu mengetahui.

"Terlepas dari siapa yang sudah menghembuskan, tidak ada masalah. Hanya, kalau menurut saya pribadi, Cianjur belum pas untuk dilakukan pemekaran. Sekarang lebih baik kita fokus mengawal pemerintah sesuai dengan visi dan misinya. Lebih bagus energi ini kita fokuskan kesana," tandas Yadi. (lan/jun)