JAKARTA-Sebanyak 28 unit sekolah terbuka di Garut mengaku angkat tangan atau menyerah setelah dipaksa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Secara kelembagaan, sekolah terbuka itu juga sering disebut pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Ketua PKBM Mekarwinaya Garut Uleh Abdullah mengungkapkan, di seluruh Kabupaten Garut ada 28 unit sekolah terbuka yang tidak mampu menjalankan UNBK. ''Termasuk di lembaga saya. Saya memilih kembali menerapkan unas biasa atau kertas,'' katanya kemarin.
Abdullah menceritakan, penunjukan untuk mengikuti UNBK sangat mendadak. Yakni, akhir Februari lalu. Tim dari Kemendikbud Jakarta juga tidak meninjau atau visite lapangan. ''Tiba-tiba asal tunjuk dan asal diputuskan,'' paparnya.
PKBM Mekarwinaya saat ini memiliki 18 peserta didik untuk paket C (setara SMA). Dengan banyak peserta didik yang sudah tua, dia keberatan jika unas harus menggunakan komputer. Apalagi banyak di antara mereka yang sehari-hari tidak pernah memegang komputer.
Cerita serupa disampaikan Ketua PKBM Al-Furqon Garut Ade Husna. Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya memiliki 73 peserta didik paket C dan 27 siswa paket B. ''Untuk UNBK, kami dinunutkan ke SMKN VI Garut,'' jelasnya. Meski statusnya menumpang di sekolah lain, Ade menyatakan tidak sanggup. Dia memilih menggunakan unas konvensional berbasis kertas.
Ade menjelaskan, ada beberapa pertimbangan soal ketidaksiapan menyelenggarakan UNBK tahun ini. ''Saya bukan berarti menolak UNBK. Tetapi, tahun ini tidak siap karena informasinya dadakan,'' ungkapnya. Pertimbangan lainnya adalah pungutan yang ditarik sekolah tempat UNBK.
Dia tidak ingin membebani peserta didik dengan biaya yang macam-macam. Menurut Ade, sekolah terbuka adalah pendidikan nonformal atau alternatif. Bisa menjaring mereka supaya kembali bersekolah sudah bagus. Karena itu, untuk mengikuti ujian akhir, mereka semestinya tidak diperlakukan sama dengan siswa formal.
Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah meminta pemerintah tidak memaksakan lembaga pendidikan formal maupun informal mengikuti UNBK. Untuk sekolah formal saja, banyak yang tidak siap menjalankan UNBK. ''Apalagi yang PKBM atau sekolah terbuka. Sekolah kesetaraan tidak perlu dipaksa UNBK,'' kata dia. Sebab, selama ini sarana dan prasarana sekolah terbuka masih sangat kekurangan.
Ferdiansyah meminta Kemendikbud belajar ketika Kurikulum 2013 (K-13) dipaksakan diterapkan di sekolah kesetaraan. Saat itu, pembelajaran menjadi amburadul. Sebab, peserta didik di sekolah kesetaraan tersebut sangat beragam. Dia berharap pemerintah tidak merugikan peserta didik hanya untuk mengejar ambisi melaksanakan UNBK sebanyak-banyaknya.(wan/c6/oki)