RIBUAN santri dan ulama turun ke jalan untuk menolak kebijakan sekolah lima hari

PENOLAKAN terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang lima hari sekolah atau yang sering disebut full day school juga datang di PCNU Cianjur.

Sekretaris Tanfidziyah PCNU Cianjur Husni Mubarok mengatakan, mencermati kebijakan tentang hari sekolah yang di dalamnya menetapkan lima hari sekolah atau delapan jam sehari, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur dengan tegas menyatakan, mendukung penuh pentingnya pendidikan karakter sebagaimana termaktub dalam nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan kreatif yang selaras dengan kearifan lokal yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak.

"Dalam hal ini, negara perlu mengafirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat tersebut. Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah," tegasnya.

Dijelaskannya, dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan baru mengenai lima hari sekolah bertentangan dengan undang-undang. "Berdasarkan kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah. Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah," paparnya.

Alasan penerapan lima hari sekolah yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan orang tuanya sehingga dikwatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataanya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.

"Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok pedesaan bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercabut dari nilai-nilai adat tradisi dan kebiasaan yang berkembang selama ini," paparnya.

Selain itu, tidak menggeneralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja.

Asumsi ini berasal dari pemahaman yang keliru mengenai realitas masyarakat urban/perkotaan dengan anggapan bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja perkantoran, padahal masyarakat perkotaan hanyalah sebagian kecil saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dll.

"Berdasarkan itu kami keluarga besar NU Kabupaten Cianjur menolak kebijakan pemberlakuan full day school yang tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat akibat kebijakan tersebut, maka dengan ini keluarga besar NU Kabupaten Cianjur meminta kepada bupati Kabupaten Cianjur untuk segera menerbitkan surat edaran penolakan kebijakan lima hari sekolah. Dan keluarga besar NU Cianjur akan mencabut dukungan kepada presiden RI apabila tidak memenuhi tuntutan kami," pungksnya.(jun)