SEJUMLAH program bantuan pemerintah dinilai masih kurang maksimal untuk diterapkan. Padahal, manfaatnya sangat berguna bagi masyarakat, minimal bisa membantu meringankan beban ekonomi bagi keluarga tak mampu menengah ke bawah.
Nah, program bantuan yang tengah menyorot perhatian saat ini yaitu program Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu terobosan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Cianjur. Pasalnya, keberadaan KIS masih memiliki banyak celah kesalahan khususnya identitas penerima manfaat. Dampaknya, masyarakat yang mengalami kesalahan identitas tidak akan menerima manfaat KIS.
Diakui warga Kampung Warungkiara RT03/09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Intan Susanti (23) mengaku, KIS sangat membingungkan karena ia pun kerap menemukan kartu KIS yang salah cetak seperti halnya salah tanggal lahir dan alamat nama kampung.
"Sebenarnya saya sekeluarga sangat terbantu menerima kartu KIS, tapi bisa berlaku apa tidak ya? Khawatir saat berobat tak diterima melihat banyak yang salah cetak," ungkapnya saat ditemui, Minggu (3/4) siang di rumahnya.
Hal lain diamini, Esih S (54) warga lainnya di lokasi yang sama. Menurutnya, kesalahan proses pembagian KIS jangan sampai dipersulit. Ia mengaku, bingung apabila  hendak memeriksa kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Faskes) sudah tertulis di kartu KIS.
"Salah tulis di kartu saya seperti halnya nama kampung jadi Kampung Cimaung. Padahal seharusnya Kampung Sukamaju, lalu salah tulis tanggal lahir yang harusnya tanggal 11 jadi angka lain tercetak dalam kartu KIS," cetusnya.
Tak hanya salah cetak, pendistribusian kartu KIS di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu juga terkesan sembarangan. Menurut, Kepala Desa Tanjungsari, Waldi Akbar Yacob, banyak kesalahan di alamat nama kampung tertulis Kampung Rembang. Padahal di sini tak ada nama kampung tersebut, lalu salah tanggal lahir.
"Sebagian kartu KIS ada yang sudah diterima warga dan ada masih di kantor desa. Perangkat desa juga bingung mau  bagaimana memberikan jadi banyak salah cetak. Tapi katanya masih berlaku dan bisa dipakai untuk berobat," paparnya saat ditemui di kantor desa.
Staf Pelaksana Bina Kesehatan Usila dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Binkes Usila dan JPK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Hendra Hendrawan menjelaskan, penerima bantuan kartu KIS diambil dari data peserta Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Cianjur.
"Ada sekitar 1.025.775 jiwa masyarakat Cianjur menerima kartu KIS berdasarkan surak keputusan. Namun, sudah dikurangi lagi (audit) BPK melalui BPS Maret 2016 sekitar 1.091.160. Tinggal dikurangi saja jadi diaudit sekitar 65.385 jiwa berhak menerima," terangnya.
Ia menambahkan, sayang benar padahal program kesehatan ini sangat dinanti dan ditunggu masyarakat. Namun, ia pun kebingungan karena banyak yang salah cetak alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program akan di proses di dalam komputer (input).
"Pasti masyarakat akan dibikin bingung bertanya-tanya. Namun, tak perlu khawatir masih bisa digunakan dan konfrimasi ke kami," ujar Hendra.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tak mengetahui persis berapa jumlah keseluruhan masyarakat di Cianjur penerima kartu KIS. Bahkan pihak BPS menyebutkan, data input tersebut dari pihak TNP2K, selama ini mereka tak menerimanya untuk pelaksanakan pendataan sensus keluarga penerima kartu KIS, itu semua terlibat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Cianjur.
"Selama tak ada koordinasi dan tembusan dari TNP2K. Kalau ingin lebih jelasnya hubungi pihak TNP2K, tak tahu jelasnya berapa yang menerima kartu KIS di Cianjur," aku bagian Neraca BPS Kabupaten Cianjur, Surya saat ditemui di ruang kantornya.
Dia menambahkan, kesalahan cetak kartu KIS diberikan bagi masyarakat Cianjur khususnya kini telah dilaporkan untuk ditindaklanjuti, dan data sudah ada di TNP2K untuk kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu, terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Saat ini data masih diolah belum selesai. "Tak perlu khawatir masih bisa digunakan untuk berobat kesehatan, langkahnya tinggal menghubungi pihak desa masing-masing untuk memperbaiki data kesalahan untuk pemutakhiran data sebenarnya," terang Surya.
Hal lain diungkapkan, Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur, Didin Amaludin. Baginya, KIS tak memiliki hubungan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur karena dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI khususnya.
Namun menurutnya, KIS harus tepat sasaran. "Diterima oleh masyarakat berhak menerimanya baik itu kesehatan dan pendidikan, yang ekonominya perlu dibantu oleh pemerintah melalui dinas terkait lainnya," tungkasnya.(mat)