JAKARTA-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku menjadi pihak yang dirugikan karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Bareskrim Polri seakan menjadikan profesi dokter sebagai pelaku penyebar vaksin palsu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tidak berkeinginan untuk menjatuhkan profesi dokter. Memang sebagian besar tersangka kasus vaksin palsu merupakan tenaga medis. Hanya saja, itu berdasarkan penyidikan, yang kebetulan beberapa di antaranya merupakan tenaga medis.

"Itu kan kami lihat fakta hukumnya. Kalau fakta hukumnya, yang bersangkutan sengaja dan tahu itu palsu otomatis bisa dikenakan pidana," ujar Tito usai bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Karena itu, kata Tito, tidak ada niat kepolisian mendiskreditkan profesi dokter. Dia mengaku, pihaknya hanya menjalan tugas sebagai penegak hukum. Siapapun yang terlibat dalam kasus vaksin palsu, pasti akan diproses.

"Kalau tidak sengaja dan tidak tahu sama sekali dan ada fakta yg mendukung itu, maka mungkin seseorang tidak layak diproses pidana," imbuh Tito.

Selain itu, dalam kasus vaksin palsu ini, penyidik pertama memetakan fasilitas medis atau tenaga medis manakah yang menggunakan vaksin palsu. Setelah itu, proses penyelidikan berlanjut, guna melihat apakah objek-objek tersebut, sengaja menggunakan vaksin palsu.

"Jadi ada mekanismenya. Di Rumah Sakit, ada bagian yang siapkan obat, tidak mungkin dokter dia bagian yang menggunakannya. Dia belum tentu tahu barang itu palsu atau tidak. Sepanjang disediakan Rumah Sakit ya. Nah, itu manajemen ada mekanisme diteliti," jelas Tito.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan 23 tersangka dalam kasus vaksin palsu. 23 tersangka itu terdiri dari enam produsen, sembilan distributor, dua pengumpul botol bekas, satu pemalsu label, dua bidan, dan tiga dokter.(jpnn)?