Radar Cianjur »
Berita Utama
»
Banyak Pejabat Keliru Terapkan IKU
Banyak Pejabat Keliru Terapkan IKU
Posted by Radar Cianjur on Rabu, 07 September 2016 |
Berita Utama
CIANJUR - Kepala Bidang Penyiapan Perumusan dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementrian Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi (Menpan-RB), Ananda Juarsa menilai pelayanan publik yang dilakukan jajaran pejabat di lingkungan Kabupaten Cianjur sudah memiliki peningkatan kinerja yang cukup baik di bawah kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar.
Terlebih jelang perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal diberlakukan. “Semua sudah bagus dan terlihat para pejabat terkait sudah membuat perencanaan kinerja. Walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mencapai tahapan kesempurnaan kinerja,” bebernya saat diwawancarai awak media usai berkunjung ke Pendopo Cianjur, Selasa (6/9).
Beberapa hal yang perlu diperbaiki, masih kata Ananda adalah penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Masih banyak pejabat yang keliru dalam memaknainya. Bukan hanya itu, Ananda mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang.
Di tempat yang sama, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar menegaskan, jelang perampingan OPD hingga perekrutan dalam lelang jabatan kedepan, ketentuannya sudah diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016. Bukan hanya di Cianjur, melainkan di sejumlah kota/kabupaten lainnya di Indonesia.
“Untuk Kabupaten Cianjur dilaksanakan tiga bulan lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah lain. Mulai saat ini kedepan dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa membawa Kabupaten Cianjur ke arah yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, masih kata Irvan, yang menentukan seorang pejabat bisa menduduki jabatan tertentu, selain pengalaman serta kapasitas, pejabat tersebut harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sesuai amanat Undang-Undang.
Terlebih, proses rekrutmen melalui lelang jabatan bakal digelar secara terbuka dan transparan kepada publik. "Nantinya, mereka sendiri yang akan menentukan non-job atau tidak. Dengan adanya pola seperti itu akan menjadi pemicu bagi semua pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan Cianjur,” pungkasnya. (lan)
Populer
-
METRO- Fenomena alam kembali bakal menyapa Indonesia. Setelah Gerhana Matahari Total (GMT) pada Maret lalu, kini warga di 124 kota, sep...
-
MOMENTUM bulan Ramadan dimanfaatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur, Moch Ginanjar, untuk selalu m...
-
CIANJUR- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Cianjur bakal kembangkan sayap di kampus umum. Ini dilakukan dalam rangka l...
-
JAKARTA-Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum membantah pernah memerintahkan mantan Bendum partainya, M Nazaruddi...
-
Pengurus PARFI Cianjur saat soft launching di Langan Kreatif Joglo. CIANJUR -Pada penghujung tahun 2018, Pengurus DPD Persatuan Artis ...
-
CIANJUR - Kepala Bidang Penyiapan Perumusan dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementrian Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi (Menpan-R...
-
CIANJUR–Maraknya distributor perusahaan tertentu yang kerap kali melakukan pelanggaran dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Tak h...
-
Abdulatif BEBERAPA wilayah di Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada serentak, tepatnya hari Rabu pada tanggal 27 Ju...

Tidak ada komentar: