CIANJUR–Simpang siur soal tata kelola SMA/SMK kian menarik perhatian sejumlah pihak. Tak terkecuali Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar), Iwa Karniwa. Pihaknya mengamini, beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola SMA/SMK kepada pihak provinsi, namun urung terlaksana setelah kebijakan tersebut dikaji ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran digugat.

“Kemarin sempat ada yang mengadukan ke MK mengenai Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 dimana pengelolaan SMA/SMK tetap oleh daerah. Tapi berdasarkan informasi terakhir, SMA/SMK itu kewenangannya berada di provinsi,” kata Iwa kepada Radar Cianjur kemarin dalam lawatannya ke Universitas Suryakancana.

Dengan demikian, masih kata Iwa, untuk proses pengembangannya, pihak provinsi akan condong kepada pengelolaan SMK saja sebagai salah satu sektor strategis dalam mencetak generasi-generasi muda yang memiliki keahlian khusus dan siap kerja ditengah era persaingan global. “Standarisasi guna menunjang hal tersebut juga dilakukan secara terus menerus. Itu mulai terhitung Januari 2017,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqien menjelaskan, sebelum diterbitkan aturan resmi dari MK, proses tata kelola SMA/SMK masih berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2013. “Memang harus kembali ke daerah, tapi MK tidak serta merta harus kembali. Nanti menunggu revisi satu ayat. Kalau sekarang masih berjalan sesuai Undang-Undang, dikelola oleh provinsi,” terang Oting saat mendampingi Iwa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Dedi Mulyadi menilai, kesimpangsiuran tersebut bakal berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Sebelum ada regulasi pengganti yang mengatur hal tersebut, otomatis akan berdampak pada penganggaran. Tak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi tumpang tindih kepentingan antara pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi.

“Mau tidak mau akan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di Cianjur. Harusnya segera ada solusi konkret dari para pihak yang berkepentingan dalam sektor pendidikan ini,” pungkas Dedi. (lan)