PENGURUS Cabang PMII Cianjur gelar dialog lintas agama di greja.

METRO- Sadari pentingnya menjaga kebhinekaan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Cianjur langsungkan diskusi publik kebhinekaan bersama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kabupaten Cianjur, Jalan Hos Cokroaminoto, Sabtu (10/12) kemarin. Diskusi tersebut juga digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Azasi Manusia (HAM).

Ketua Umum Cabang PMII Cianjur, Tedi Sopyan menilai, akhir-akhir ini memang masalah kebhinekaan menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh publik, sementara wujud nyata dari Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial hanya sebatas semboyan saja. Oleh karenanya, Tedi mengusung agenda diskusi publik kebhinekaan dengan para pemeluk agama kristen ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari Bhineka Tunggal Ika.

"Bukan hanya sekedar wacana dan semboyan saja tapi harus di aplikasikan dalam kehidupan nyata," kata Tedi kepada Radar Cianjur.

Sementara itu, Pendeta GKI Cianjur, Hendra mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik ikhwal diskusi tersebut, pasalnya sebagai pemeluk agama Nasrani yang bisa dikatakan minoritas, pihaknya merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

"Pemeluk agama kristen di Cianjur sendiri memang sudah ada sejak lama antara tahun 1901, namun keberadaannya yang dikatakan minoritas menjadikan mereka tidak mudah diterima oleh masyarakat," papar Hendra.

Ia menambahkan, jemaat GKI sebenarnya memiliki program-program yang bertujuan untuk lebih dekat dengan masyarakat seperti mengadakan rumah belajar yang ada di Ciranjang, pengadaan bantuan becak untuk tukang becak yang berada disekitar gereja, pasar murah dan lain sebagainya.

Hal Itu sebagai salah satu bentuk kebhinekaan yang diselenggarakan. "Namun pandangan dari masyarakat ketika kita melakukan hal tersebut dianggap sebagai kristenisasi, padahal tujuan kami baik," imbuhnya.

Dalam pengawalan Gerakan Masyarakat berakhlakul karimah (Gerbang Marhamah) Cianjur, masih kata Hendra, GKI melakukan advokasi terkait hal tersebut dan mempertanyakan kebijakan Pemkab Cianjur terhadap pemeluk agama. Namun yang menjadi kekecewaan salah satunya adalah sulitnya mendapatkan Izin pendirian gereja. Namun demikian, Hendra berharap Cianjur kedepan dapat menghilangkan kesan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

"Ketika kita meminta izin untuk pendirian gereja, terkesan dipersulit, maka dari itu banyak pendirian gereja yang tidak mendapatkan izin. Ke depan, kami harapkan hal seperti itu tidak ada," keluh Hendra. (lan)