Polisi Jamin Helaran Budaya

CIANJUR-Polres Cianjur merespon dan sangat mengapresiasi keinginan serta harapan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan tetap digelarnya pawai Helaran Budaya Cianjur yang sebelumnya dilarang Bupati Tjetjep Muchtar Soleh yang menganggap rawan kerusuhan karena mendekati momentum digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Karena itu, Kapolres Cianjur, AKBP Asep Guntur Rahayu, menjamin terselenggaranya pawai yang diselenggarakan setiap tahunnya itu sebagai bagian ritual peringatan HUT Kabupaten Cianjur sekaligus dibarengkan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-70.

“Pihak kepolisian, dalam hal ini, siap untuk mengamankan Helaran Budaya kalau memang jadi digelar,” ungkap Asep, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8) siang kemarin.

Menurut Asep, setelah mendapatkan saran, keluhan, masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, Polres Cianjur pun berusaha untuk menjadi penengah agar bisa mengakomodasi keinginan dan harapan semua elemen tanpa harus merugikan salah satu pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditambahkan Kapolres, sebagai warga masyarakat Cianjur, apapun namanya, jika memang itu adalah budaya tradisional dan kearifan lokal Cianjur, maka itu patut dilestarikan. Hal itu, lanjut Asep, sebagai pijakan awal untuk penyelenggaraan pawai Helaran Budaya.

“Itu pijakan pertama. Syaratnya, kalau memang itu Helaran Budaya, ya harus diisi dengan pawai budaya saja tanpa diselingi dengan hal-hal yang bersifat politis,” jelas dia.

Jika memang Helaran Budaya itu nantinya tetap akan diselenggarakan, lanjut Asep, ia pun meminta kepada panitia penyelenggara agar bisa mengukur segala potensi yang ditimbulkan dari kegiatan budaya dan kesenian itu.

Sedangkan Polres Cianjur, sebagai pihak keamanan, tentu juga memiliki perkiraan-perkiraan dan pertimbangan intelijen berkenaan dengan pawai Helaran Budaya itu. Namun, jika menilik bahwa itu adalah murni kegiatan pawai kebudayaan, sudah seharusnya tidak akan ada permasalahan.

“Yang dibutuhkan adalah, tinggal kita duduk, membahasnya dan mendiskusikannya bersama seperti apa potensi konfliknya jika itu tetap akan diselenggarakan,” tutur dia.

Asep menjelaskan, dalam sebuah pawai kebudayaan adalah jauh berbeda dengan gelaran pilkada. Jika di dalam pawai budaya, ia memastikan, tidak akan ada kontekstasi yang bersifat kontes dan saling beradu.

Sebaliknya, dalam pilkada, jelas-jelas dibangun berdasarkan unsur kontekstasi karena ada pasangan calon yang bertarung di dalamnya untuk memperebutkan sesuatu, yakni penobatan sebagai pemenang pilkada dan berhak untuk menjadi pemimpin Cianjur ke depannya.

“Kalau pilkada kan ada calon a, b dan c. Kalau Helaran Budaya tidak ada yang beradu. Ini pestanya rakyat Cianjur. Jadi, saya menilai, wajar jika ada Helaran Budaya,” nilai Kapolres.

Untuk itu, Asep pun meminta kepada pihak penyelenggara, siapapun itu, untuk segera menyerahkan proposal kegiatannya yang mencantumkan secara detil bentuk, isi dan konsep pawai. Hal itu, lanjut dia, agar pihaknya bisa melakukan kajian dan pertimbangan tertentu agar kegiatan itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

“Proposalnya silahkan diajukan kepada kami. Seperti apa konsep acaranya, apa saja isi kegiatannya dan lain-lainnya. Kalau pawai saja ya tidak masalah. Kalau ada unsur yang kami nilai memiliki potensi konflik, mungkin tidak kami izinkan ada. Kami ingin tahu persisnya dan detilnya pelaksanaan dan kegiatannya itu dulu,” beber dia.

Kapolres menjamin, pihaknya bakal memberikan izin penyelenggaraan Helaran Budaya itu jika panitia penyelenggara nantinya berkenan untuk memenuhi syarat-syarat dari sisi keamanan dan sama sekali tidak mengusung hal lain di luar kebudayaan.

“Itu masih salah satu syaratnya. Masih ada syarat-syarat lainnya yang butuh untuk dibicarakan. Jadi, kami tunggu proposalnya dan ayo kita duduk berang dan mendiskusikannya bersama,” ajak Asep.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, ketika disinggung berkenaan pawai Helaran Budaya itu mengatakan, pihaknya sangat menyetujui jika kegiatan tahunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur dan HUT Kemerdekaan RI itu tetap digelar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Namun, Yadi pun meminta agar perhelatan pawai budaya dan kearifan lokal Cianjur tersebut dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon pada Pilbup Cianjur 2015 atau 24 Agustus mendatang.

“Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan kegiatan politik masuk ke dalam acara helaran. Sebab, kami ingin kegiatan helaran ini murni mengusung kebudayaan dan kearifan lokal. Kalau digelar sesudah penetapan calon, dikhawatirkan bercampur dengan urusan politik,” jelas Yadi ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Namun, lebih jauh Yadi menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menginginkan helaran budaya tersebut tetap digelar. Dia hanya berhadap adanya sinergitas antara keinginan masyarakat dengan situasi yang tetap kondusif.

“Kalau saya berbicara sebagai bagian dari unsur Muspida Cianjur, helaran ini perlu digelar. Soal waktu dan penyelenggaraan, saya serahkan kepada pihak Polres Cianjur,” tutur Yadi.

Lebih lanjut, Yadi pun tidak memungkiri ada gejolak di kalangan masyarakat yang menginginkan helaran yang sudah menjadi agenda tahunan itu agar tetap digelar. Namun, legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini pun tidak bisa menyalahkan pemerintah (bupati,red) sepenuhnya yang melarang helaran dengan alasan menjelang pelaksanaan pilkada.

“Pak Bupati punya pandangan lain soal tingkat kerawanan yang bisa memicu konflik. Saya tak menyalahkan kebijakan yang beliau ambil,” tukas dia.(ruh)