Jalan Raya Bandung Butuh Penyeberangan

Posted by Radar Cianjur on Kamis, 17 Maret 2016 |


KARANGTENGAH – Para pejalan kaki yang sering menyeberangi ruas Jalan Raya Bandung, khususnya warga di beberapa kecamatan seperti Karangtengah, Haurwangi, dan Kecamatan Sukaluyu, berpendapat bahwa sudah waktunya di ruas jalan tersebut dilengkapi dengan jembatan penyeberangan. Meningkatnya aktivitas di jalan tersebut semakin hari semakin dirasakan terbebani dengan meningkatnya kerawanan akan kecelakaan lalulintas.
Jujun (45), salahseorang pejalan kaki warga Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, menyampaikan bahwa di jalur tersebut semakin sering terjadi kecelakaan dan tabrak lari hingga merenggut nyawa pejalan kaki dan pengendara sepeda motor.
"Harusnya Pemerintah Daerah Cianjur proaktif untuk mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau Pemerintah Pusat untuk membangun jembatan penyeberangan. Kalau ada jembatan, bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan, khususnya yang terjadi kepada para pejalan kaki,” ujarnya.
Sejauh pantauan Radar Cianjur, di ruas jalan yang menjadi akses utama lalulintas Cianjur-Bandung ini, dengan meningkatnya kegiatan industri dan pembukaan sejumlah sentra usaha di wilayah ini, kesibukan jalan semakin bertambah, sementara tingkat keamanannya tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.
Ikbal (36), salahseorang pemuda asal Kecamatan Karangtengah, mengungkapkan bahwa tidak jarang warga Kecamatan Karangtengah dan kecamatan lain yang berdekatan, menjadi korban kecelakaan lalulintas karena tidak amannya penyeberangan. Dan ia berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur bisa secepatnya merealisasikan dibangunnya jembatan tersebut."Minimal bisa dikerjakan secara bertahap, demi keselamatan dan kepentingan publik,” komentarnya.
Terpisah, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Cianjur, AKBP Asep Guntur Rahayu, yang sebelumnya pernah menekankan tentang pentingnya keberadaan jembatan penyeberangan dan ruang parkir, terutama di lokasi-lokasi berdirinya industri, mengaku masih menunggu janji pihak industri untuk merealisasikan fasilitas tersebut.“Perlu ada respon dan tanggungjawab semua pihak. Polres sudah sampaikan solusi tapi belum ada realisasi. Harusnya dikaitkan dengan perizinan. Masalahnya, perizinan bukan kewenangan Polres,” ujar Asep Guntur. (mat/blx)


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top