JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyindir sikap pemerintah dalam menyikapi protes Tiongkok terkait dugaan penembakan terhadap nelayan mereka di wilayah Pesisir Barat Daya Kalimantan. 

Siap atau tidak, ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah harus berani menghadapi berbagai kemungkinan. Tidak ada alasan ekononi maupun alutsista. Apalagi masalah koordinasi. 

"Ini merupakan masalah kedaulatan. Yang kita dorong itu pemerintah menjaga kedaulatan maritim kita. Melihat kasus kapal-kapal China yang ketiga kalinya, ini sudah ada persoalan," kata Hanafi di gedung DPR Jakarta, Rabu (22/6).

Dikatakannya, kalau Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi ingin mengajak berunding Menlu Tiongkok, maka ini harus didukung oleh menteri terkait dan ada dukungan politik dari presiden.

"Jadi jangan sampai menlunya maju, tapi menteri yang lain kemudian udah jangan kencang-kencang, kita pakai cara yang lain. Itu artinya ‎Indonesia gampang sekali dijungkal oleh Cina kalau persoalan kawansan maritim itu," sebut Hanafi.

Sebelumnya Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah saat ini mencari solusi atas peristiwa itu. “Kami mau lanjutkan bicara dulu dengan para ahli hukum laut internasional, bagaimana yang paling elok penyelesaiannya,” ujar Luhut di kompleks Istana Negara, Senin (20/6).(jpnn)