WARUNGKONDANG –Sesuai dengan yang diamanatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, bahwa desa yang ada di seluruh Indonesia harus lebih mandiri, maju,dan sejahtera. Dikarenakan seluruh desa saat ini telah mendapatkan berbagai program untuk kemakmuran desa serta mensejahterakan masyarakatnya, dengan dana yang telah diterima, baik anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten; maka dengan itu, para Kepala Desa (Kades) dituntut harus mempertanggungjawabkan aliran dana yang telah diterimanya.

Sehubungan dengan hal itu, berbagai langkah pembangunan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Sukawangi, Kecamatan Warungkondang. Pihaknya memanfaatkan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat (Jabar) dan Alokasi Dana Desa (ADD)untuk pembangunan Kantor Desa Sukawangi menjadi dua lantai.

"Ruangan tersebut nantinya akan digunakan untuk aula, ruangan PKK, BPD, LPM dan Poskamdes. Sementara untuk pelayanan dan ruangan Kepala Desa tetap menggunakan lantai satu,"jelas Sekretaris Desa (Sekdes) Sukawangi, Ahmad Dedi Suharyadi, kepada Radar Cianjur, Senin (01/02) kemarin.

Menurutnya, untuk pembangunan Kantor Desa tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 260 juta.

"Pada pembangunan Kantor Desa ini menggunakan anggaran dari Banprov sebesar Rp100 juta dan dari ADDRp 160 juta,”paparnya.

Ahmad Dedi juga mengatakanbahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dalam merealisasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD I, APBD II dan PADes, sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDes) sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Untuk penggunaan Dana Desa dari APBN yang diterima tahun anggaran 2015, dipergunakan untuk pembangunan jalan lingkungdan Tembok Penahan Tanah. Kekurangannya masih dilanjutkan untuk daftar usulan rencana pembangunan pada tahun 2016 ini, sesuai usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang sudah dilaksanakan beberapa hari lalu," lanjutnya.

Sementara itu, untuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2016, pihaknya telah merealisasikan sebayak 120 unit.

"Namun masih ada beberapapembangunan unit rumah tidak layak huni yang belum terealisasi,"ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) program kerja tahun 2016, diusulkan untuk diadakan pengerasan jalan desa.

"Semua usulan masih ditujukan kepada pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan saluran irigasi,"pungkasnya. (dil)