Perbaikan Jalan Rp179 Miliar

Posted by Radar Cianjur on Jumat, 29 April 2016 |


CIANJUR-Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Cianjur yang dilangsungkan beberapa waktu lalu hingga kini masih hangat diperbincangkan. Pasalnya saat itu Komisi III yang mengurusi soal pembangunan, mengundang sejumlah instansi terkait.

Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Kabupaten Cianjur, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur.

Rapat yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar) dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Dheni Lutfi Rahman didampingi Yusuf Roida Faizal. Adapun pemaparan dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Distarkim dan Dinas PSDAP dinilai kurang maksimal.

Distarkim sendiri rencananya akan menjadwal ulang Raker bersama Komisi III dengan kepala dinas barunya, Doddy Permadi yang diharapkan hadir dan tidak mewakilkan pada bawahanya.

 "Kami rencananya akan menjadwal ulang, menunggu Pak Kadis," ucap seorang pegawai Distarkim yang enggan namanya dicantumkan sambil berlalu meninggalkan gedung dewan, kemarin.

Sebelumnya, Dinas PSDAP juga diketahui tak membahas lebih jauh terkait Raker bersama jajaran Komisi III. Hanya berlangsung beberapa perbincangan saja sebagai prolog, selepas itu beberapa aparatur Dinas PSDAP pergi meninggalkan ruang rapat sambil menjinjing buku-buku dan dokumen-dokumen.

"Kalau soal pembahasan tadi, langsung saja tanya ke notulen, jangan ke kami," kata aparatur Dinas PSDAP yang juga enggan menyebutkan namanya sambil bergegas naik ke mobil yang diparkir di halaman gedung dewan.

Rapat kembali menghangat ketika dewan mendengar pemaparan dari Dinas PU Binamarga. Kepala Dinasnya, Atte Adha Kusdinan saat itu turut hadir, meski agak sedikit terlambat. Secara gamblang, Atte memaparkan sejumlah program kerja di hadapan jajaran Komisi III, baik program kerja yang telah dilakukan maupun akan dilakukan.

Atte kemudian dihujani berbagai pertanyaan dari dewan terkait pemaparannya tersebut. Anggota Komisi III, Sahli Saidi bahkan secara lugas mempertanyakan soal langkah Atte dalam melakukan pengaspalan jalan di lokasi yang sepi kendaraan.

 "Kenapa beberapa jalan yang sepi kendaraan malah diperbaiki terlebih dahulu, sementara yang jelas-jelas sering dilalui kendaraan malah dibiarkan rusak,” ujar Sahli.

Atte pun menjelaskan, beberapa ruas jalan tersebut bukan merupakan jalan yang jarang dilalui kendaraan, melainkan jalan alternatif jika jalur utama Cianjur mengalami kemacetan. 

"Contohnya di Cikalongkulon ada alternatif menuju ke Jonggol. Kalau jalan utama macet, jalan itu juga pasti akan sangat bermanfaat," timpal Atte.

Kendati suasana rapat sempat menghangat dan diwarnai adu argumen, namun hal tersebut tak sedikitpun mengganggu jalannya rapat hingga usai. Saat diwawancarai, Atte menuturkan, sejumlah pengerjaan ruas jalan memang tengah ia kerjakan saat ini. Namun, beberapa diantaranya belum terselesaikan karena masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

"Banyak pengerjaan jalan tahun ini. Uangnya ada Rp179 miliar lebih. Ada berapa titik dan berapa kilometer, saya kurang tahu persis,” tutur Atte. Namun demikian, dari informasi yang ia peroleh, memang di Cianjur hingga kini masih banyak jalan yang kondisinya rusak berat.

Sementara jalan yang sudah dalam kondisi mantap baru sekitar 35,7 persen. Sisanya dalam kondisi rusak para dan rusak sedang.

“Disesuaikan dengan kemampuan anggaran, tahun 2016 ini naik sekitar dua atau tiga persen. Kilometernya ditambah menjadi 189 kilometer,” tutup Atte.

Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Dheny Lutfi Rahman mengungkapkan, secara keseluruhan rapat tersebut digelar berdasarkan tupoksi Komisi III yang juga menangani soal infrastruktur di Cianjur. 

"Berdasarkan surat undangan, yang kami hadirkan bidang pemukiman, perumahan, jalan, jembatan, PU serta infrastruktur lainnya,” terang politisi PDIP tersebut.

Ia pun mengamini bahwa Kepala Distarkim tidak dapat hadir saat rapat dengan alasan masih berhalangan. Terkait PSDAP, Dheny mengaku hanya membahas tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) disertai pembahasan pajak dan retribusinya. Sementara pembahasan dengan Dinas PU Binamarga, pihaknya berharap untuk agar berbagai tahap pengerjaan jalan serta infrastruktur lainnya dapat lebih cepat diselesaikan.

“Hanya persoalannya disini, baik eksekutif maupun legislatif, persoalannya sama, tergantung pada keuangan daerah,” tutup Dheny.(lan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment

⬆
Top