CIANJUR-Hajat demokrasi, Pilkada serentak Kabupaten Cianjur pada Desember 2015 lalu, hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah angka partisipasi masyarakat Cianjur yang anjlok di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan, saat Radar Cianjur memantau proses pemcoblosan di salah satu TPS kawasan Cianjur Kota, dari total rata-rata 400 lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 200 warga yang memilih, atau hanya 50 persen warga yang menyalurkan hak pilihnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilih, malah justru kebingungan karena tidak kunjung memperoleh surat undangan pencoblosan.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Kusnadi mengklaim sudah melakukan berbagai upaya melaksanakan sosialisasi hingga melibatkan berbagai pihak.
“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Kita dibantu PPK, Panwas, hingga melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Bahkan juga dibantu pasangan calon pada saat itu untuk mendongkrak angka partisipasi,” jelas Kusnadi.
Namun, Kusnadi mengaku tak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencoblos, sementara orang tersebut enggan menyalurkan hak suaranya. Menurutnya, itu adalah hak azasi seseorang yang tidak bisa dipaksakan.
“Kita sudah sering menyampaikan pentingnya berpartisipasi menyalurkan hak suara. Terkait orang tersebut datang atau tidak, itu bukan permasalahan kami, itu hak mereka, yang penting kita sudah mengingatkan,” imbuhnya.
Kusnadi berharap agar momentum hajat demokrasi mendatang, masyarakat dapat semakin menunjukan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam menyalurkan hak suaranya. Kedepan, ia pun berharap agar sosialisasi bisa dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelum mendekati gelaran pilkada.
“Semua pihak, seluruh elemen masyarakat memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam gelaran pilkada. Bukan hanya tugas KPU, Panwas dan pemerintah saja,” tutup Kusnadi mengajak.(lan)