CIRANJANG-Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, temukan adanya urunan desa yang dilakukan Pemerintahan Desa Ciranjang.
Dana yang terkumpul dari Urunan Desa tahun 2016 tersebut, terkumpul sebesar Rp21 juta, dari 1200 KK di tiga kedusunan.
Namun kini pihak desa telah mengembalikan dana tersebut, (7/3) yang dilakukan di aula Desa Ciranjang, disaksikan unsur Muspika, BPD dan tokoh warga setempat.
Kepala Desa Ciranjang, Dading Supriatna mengatakan, dana Urdes dipungut ke warga wajib pajak, itu berdasarkan Perdes Tahun 2003 dan mengenai aturan yang sekarang berlaku, pihaknya belum mengetahui sama sekali, hingga Urdes masih dipungut, yang nilainya setengah dari pajak wajib disetorkan. Itupun tidak selurunya para wajib pajak menyetor urdes, hanya mendapat sekiitar Rp 21 juta.
"Nah, duitnya digunakan untuk kepentingaan umum. Seperti halnya, membuat pagar tembok depan kantor desa, kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan umum lainnya," jelasnya.
Sementara, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan sejak turunnya bantuan Dana Desa (DD) maka Urdes ditidakan.
Bila piak desa masih mengutip Urdes maka diduga dianggap Pungutan liar (Pungli).
Ia menyambungkan, setelah adanya pemeriksaan dari piak Irda Kabupaten Cianjur, ternyata hal itu jadi temuan dan harus segera dikembalikan, maka itu sekarang mengembalikkan uang Urdes tersebut, pada warga wajib pajak kurang lebih 120 orang.
Hal lain diutarakan, Kasi Pemerintahan dan pemberdayaan masyaarakat (PPM) Kecamatan Ciranjang, Dodo menjelaskan, Pemdes Ciranjang telah melasanakan pungutan Urdes 2016 dan itu merupakan suatu temuan pihak Irda Kabupaten Cianjur, yang tertulis pada LHP dan pihak Pemdes Ciranjang diwajibkan untuk segera mengembalikannya Urdes tersebut pada warga yang dikutipnya, dengan diberi tenggang waktu hingga, 17 Maret 2017.
"Temuan Irda dalam LHP tidak hanya itu saja, ternyata dalam hal lain juga masiih ada," ujarnya.
Dodo menyambungkan, temuan pada pembangunan fisik infrasetrukur jalan lingkung dan jalan desa yang dibiayai berasal dari dana pemerintah, juga itupun sama harus diperbaiki dengan maksimal waktu yang sama. Maka itu, berharap seluruh temuan Irda seluruhnya bisa selesai diperbaiki, sesuai waktu yang telah ditentukan.
"Supaya bisa meneruskan pembangunan pada tahun 2017, yang sebentar lagi dananya akan diturunkan," terangnya.
Saepulloh (45) warga setempat menambahkan, mengenai dilakukannya kutipan dana Urdes itu salah besar, karena bertolak belakang dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan setelah diturunkan bantuan melalui duit anggaran DD, setiap tahun ke seluruh desa.
"Bukan hanya Urdes saja, tapi seluruh bentuk kutipan apapun sudah tidak boleh," ungkapnya.
Uloh menambahkan, kecuali retribusi sifatnya saling menguntungkan. Maka dengan adanya itu, dana Urdes dikembalikan lagi pada warga merupakan suatu kewajiban pihak desa.
"Kalau mengenai prilakunya, itu tetap saja kena pelanggaran," tandasnya.(mat)