CIANJUR-Seiring makin dekatnya pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, Konsorsium Menuju Pemilu Jurdil (KMPJ) meminta kepada DPRD Cianjur untuk membahas penundaan pencairan dana hibah atau bansos dengan eksekutif. Pasalnya, dana bansos rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok. “Kami khawatir dana bansos atau hibah akan digunakan untuk kepentingan terselubung salah satu pasangan calon,” ujar Koordinator KMPJ Muhammad Ridwan.

Bebera bantuan dana hibah atau bansos yang dikhawatirkan KMPJ antara lain dana RT dan RW, bantuan untuk Madrasah Diniyyah, serta beberapa bantuan lainnya, yang jumlahnya mencapai puluhan milyar. “Dana bansos ini sangat besar. Dan itu rawan sekali dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. Maka dari itu, kami meminta DPRD Cianjur dan eksekutif harus membahas penundaan pencairan hingga selesai pemilihan,” tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Marcel ini, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil maka DPRD harus serieus menindak lanjuti permohonan kami. “DPRD itu memiliki kekuatan untuk mencegah pelanggaran pelanggaran Pilkada. Makanya dewan harus serius menyikapi masalah ini,” pungkasnya.(jun)